Kebutuhan Bansos Jadi Alasan Pemerintah Impor Lagi 500.000 Ton Beras
JAKARTA, - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso atau biasa disapa Buwas mengatakan, pemerintah melakukan impor beras sebesar 500.000 ton untuk memenuhi kebutuhan penyaluran Bantuan Sosial (Bansos).
"Kembali untuk kepentingan bansos itu mendatangkan 500.000 ton (beras) impor," kata Buwas dalam rapat Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/4/2023).
Namun, Buwas mengatakan, impor beras tahap awal sebanyak 500.000 ton tersebut belum bisa dilakukan mengingat pemerintah masih melakukan penjajakan dengan beberapa negara.
"Ini juga belum bisa kami laksanakan 500.000 ton karena hari ini kita belum dapatkan jumlah impor dari beberapa negara, itu yang kita jajaki," ujarnya.
Baca juga: Kontroversi Bapanas: Polemik Impor Beras dan Harga Gabah
Buwas mengatakan, pihaknya mendapatkan penugasan melakukan impor beras sebanyak 2 juta ton untuk stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Ia mengatakan, tugas Bulog hanya menyimpan dan menyalurkan beras tersebut sesuai permintaan pemerintah.
"Bulog hanya menyimpan dan menyalurkan sesuai perintah," tuturnya.
Lebih lanjut, Buwas mengatakan, Presiden Joko Widodo berpesan impor beras sebanyak 2 juta ton tersebut harus memerhatikan produksi dalam negeri.
"Pesan presiden, kalau dikasih 2 juta ton (impor beras) melihat kebutuhannya. Diutamakan produksi dalam negeri, walaupun dibandingkan harga, lebih murah impor, kita tidak cari untung," ucap dia.
Baca juga: Penyebab Impor Beras Menurut Serikat Petani, gara-gara Bulog Gagal Penuhi CBP
Sebelumnya, pemerintah menggelontorkan bansos beras secara bertahap mulai akhir Maret 2023.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, proses regulasi terkait penyaluran bansos beras ini sudah selesai, sehingga sudah dapat disalurkan ke penerima manfaat.
"Pendistribusian bantuan ini sudah bisa dieksekusi oleh Bulog mulai 31 Maret 2023 dan dilaksanakan secara bertahap untuk disalurkan ke 21.353 juta KPM sesuai data dari Kementerian Sosial," ujar Arief dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (31/3/2023).
Untuk memenuhi kebutuhan penyaluran bansos beras ini, dibutuhkan total sekitar 630.000 ton beras. Pada bulan pertama, 210.000 ton akan digelontorkan oleh Bulog kepada penerima bantuan.
Demi kelancaran penyaluran bantuan beras tersebut, Arief meminta kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mendukung proses pendistribusian bantuan sehingga tepat sasaran.
Terkini Lainnya
- Peringati Hari HAM, APRIL Group Tingkatkan Akses Kesehatan dan Pendidikan Anak-anak di Riau
- ATM Bersama Potongan Berapa?
- Bapanas: Perintah Presiden Prabowo, Petani-Nelayan Jangan Sampai Menderita karena Produk Tak Terserap
- Watsons Tebar Promo 12.12, Ada Diskon hingga 70 Persen dan Voucher Rp 120.000
- Waspada Penipuan dengan Modus Jual Murah Emas Antam
- Asosiasi Logistik Dukung Kenaikan UMP 2025: Bisa Sejahterakan Pekerja
- Mengenal Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Perhitungannya
- Usai Merger dengan XL Axiata, Saham FREN akan "Delisting" dari Bursa
- Penuhi Aturan "Free Float", Bank JTrust Bakal Rights Issue Tahun Depan
- Semarakkan Harbolnas 12.12, Telkom Beri Diskon Biaya Berlangganan Indibiz untuk UKM
- Kian Panjangnya Rentetan BPR "Gulung Tikar" pada 2024
- Bandara Dhoho Kediri Siap Layani Penerbangan Umrah pada Kuartal I 2025
- Apakah Tarik Tunai di ATM Bersama Kena Biaya?
- Berapa Biaya Tarik Tunai di ATM Bersama?
- Mentan Amran Pastikan Pupuk Subsidi Tersedia dari Sabang sampai Merauke mulai 1 Januari 2025
- Mengenal Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Perhitungannya
- Telkomsel-Indihome Bakal Digabung, Saham Singtel Akan Terdelusi
- Cek Pasar Rawamangun, Mendag Minta Pedagang Jangan Ambil Untung Berlebihan
- Menyoal Relevansi Konsep Kepuasan Pelanggan
- Jelang Lebaran, ID Food Siapkan 127.900 Ton Gula dan 2.460 Ton Daging Sapi
- NTP Maret Capai 110,85, Jagung, Cabai Rawit, Kopi, Sawit, dan Karet Jadi Komoditas Dominan