Wamen BUMN: Hasil Audit Dana Pensiun BUMN akan Diumumkan Setelah Lebaran
JAKARTA, - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berencana mengumumkan hasil audit dana pensiun BUMN setelah Lebaran. Audit itu menyusul adanya dugaan penyelewengan dana pensiun BUMN.
"Agak tertunda sedikit, tadinya kan mau akhir April, mungkin setelah Lebaran akan kita umumin," ungkap Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (3/4/2023).
Tiko, sapaan akrabnya, menuturkan saat ini pihaknya sedang mengukur kekurangan pendanaan di dana pensiun BUMN, serta menelisik apakah ada kasus-kasus spesifik yang memang menyebabkan penurunan aset.
Baca juga: Kerugian Kasus Dana Pensiun Pelindo Ditaksir Mencapai Rp 148 Miliar
"Kita lagi ukur kekurangan-kekurangan pendanaannya," kata dia.
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menyebut kondisi pengelolaan dana pensiun BUMN sudah lampu kuning. Ia bilang, terdapat 35 persen pengelolaan dana pensiun yang sehat, sisanya tidak sehat.
Dia mengungkapkan, defisit dana pensiun yang dikelola oleh perusahaan BUMN totalnya mencapai Rp 9,8 triliun pada 2021.
“Kita ngeliat lampunya sudah mulai kuning, jangan sampai 6-7 bulan lagi tiba-tiba ada isu, padahal ini kasus lama, dan bukan hasus baru. Kita akan fokus perbaiki ini,” ujarnya dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI, Senin (13/2/2023).
Baca juga: Dana Pensiun 3.000 Karyawan Vale Indonesia Tersangkut di Wanaartha Life Senilai Rp 208 Miliar
Ia mengatakan, penyehatan kinerja keuangan BUMN sejalan dengan pengelolaan dana pensiun. Untuk itu, pihaknya mendorong adanya monitoring dan implementasi proses penyehatan dana pensiun.
“Kesehatan dana pensiun dan BUMN harus diselaraskan. Kita sudah mulai dari September 2022, kita mengeluarkan surat arahan uji tuntas dana pensiun yang dipimpin oleh direktur keuangan dan direktur SDM masing-masing BUMN. Kita juga sudah mengeluarkan petunjuk teknis hingga mengajak KPK,” papar Erick.
Baca juga: Langkah Erick Thohir Atasi Defisit Dana Pensiun BUMN yang Hampir Rp 10 Triliun
Terkini Lainnya
- Cara Cek Jumlah Peserta SKD CPNS 2024 untuk Setiap Formasi di SSCASN
- Mengapa Perlu Pajak Minimum Global 15 Persen?
- Gelar Hackathon, Dirut Sucofindo: Teknologi adalah "Problem Solver"
- [POPULER MONEY] Daftar Kantor Cabang BRI yang Buka Sabtu Minggu | Sri Mulyani Bantah Daya Beli Masyarakat Turun
- Apakah KIS Bisa Digunakan Dimana Saja?
- Cara Mudah Transfer Livin’ by Mandiri ke DANA
- Mengenal Apa Itu Short Selling, Proses, dan Risikonya
- Daftar Emiten yang Bakal Bagi-bagi Dividen pada Oktober 2024
- Pelabuhan Patimban Diklaim Bisa Bantu Atasi Macet Jakarta
- BSI Buka Layanan "Weekend Banking" di 470 Outlet Selama Oktober 2024
- Tak Hanya Toko Kelontong, SRC Juga Bina Ribuan Toko Grosir Jadi Mitra
- Persiapan Munas IX, Kadin Ingatkan Semua Proses Harus Sesuai Aturan
- Catat, Ini Tarif Listrik per kWh Selama Oktober 2024
- Konflik Timur Tengah Memanas, Pengamat Sebut Impor Pangan Bisa Jadi Solusi Redam Kenaikan Harga Pangan
- GASPOL | 10 Tahun Jokowi, Jalan Tol Jadi Primadona: Prabowo Akan Lanjutkan?
- Mengapa Perlu Pajak Minimum Global 15 Persen?
- OJK: Pendapatan Premi Asuransi Jiwa Melandai, Asuransi Umum dan Reasuransi Melonjak
- Wamen BUMN Ungkap Alasan Operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung Molor jadi Agustus 2023
- Bulog Ungkap Pesan Jokowi soal Impor Beras 2 Juta Ton
- Harga Gabah dan Beras di Sejumlah Provinsi Turun, BPS: Panen Raya Sudah Merata
- NTP Maret 2023 Naik, 3 Subsektor Pertanian Ini Jadi Kuncinya