Wapres Ma'ruf Amin Ungkap 3 Tantangan yang Akan Dihadapi Indonesia pada 2024
JAKARTA, - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta agar rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2024 harus mampu menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Sebab, dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia dihadapkan pada tiga tantangan, yaitu keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), bonus demografi, dan krisis akibat perubahan iklim, polusi, serta degradasi keanekaragaman hayati.
Oleh karena itu, dia memberikan tiga arahan kepada semua pimpinan kementerian/lembaga dan kepala daerah.
"Pertama, jadikan RKP 2024 sebagai panduan yang komprehensif dalam menjalankan program pembangunan," ujar Ma'ruf Amin dalam acara Musrenbangnas, dikutip dari kanal Youtube Bappenas RI, Selasa (16/5/2023).
Baca juga: ASN Jadi Panitia Pemilu, Wapres Maruf Amin: Harus Tetap Netral
Arahan kedua, dia meminta agar kesiapan pelaksanaan major project dan Proyek Strategis Nasional (PSN) terus dipastikan sehingga dapat terlaksana sesuai rencana dan akuntabel.
"Setiap rupiah yang dikeluarkan untuk pembangunan harus senantiasa membawa dampak dan kemajuan konkret yang dirasakan masyarakat," ucap Ma'ruf.
Dalam arahan ketiganya, Wapres meminta agar RKP yang dirumuskan memuat target, tujuan, dan strategi bagi pembangunan yang berkesinambungan, mengingat RPJMN 2020-2024 dan juga RPJPN 2005-2025 akan berakhir.
Baca juga: Jumlah Usia Muda Makin Minim Pada 2050, Wapres Anjurkan Masyarakat Segera Menikah
"Perencanaan jangka menengah dan jangka panjang tersebut menjadi kunci kesinambungan, sekaligus bekal bagi pemerintahan selanjutnya," ujarnya.
Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bapennas Suharso Monoarfa menuturkan, rancangan awal RKP 2024 telah menetapkan target sasaran pembangunan yang perlu menjadi perhatian.
"Pada tahun 2024, kita perlu fokus pada penuntasan dan pencapaian target sasaran pembangunan nasional yang juga dipengaruhi oleh pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah, serta kerja sama dengan para non-state actor," kata Suharso.
Baca juga: Kejagung Putuskan Kemendag Wajib Bayar Utang Migor Rp 800 Miliar ke Pengusaha
Terkini Lainnya
- Panduan Gadai BPKB Motor dan Mobil di Pegadaian
- Pertamina Siapkan Ekosistem Bioetanol untuk Transisi Energi
- Apa Itu Stock Split: Pengertian dan Manfaatnya Bagi Investor
- Ekosistem Digital Makin Canggih, Bank Mandiri dan KAI Hadirkan Pembayaran Nontunai
- Kemendag Catat Mayoritas Harga Komoditas Produk Pertambangan Naik Per Oktober 2024
- LRT Buka Suara Soal Gangguan Perjalanan di Stasiun Dukuh Atas
- Cara Sampoerna Membangun Ekonomi Berkelanjutan lewat Program Pendampingan UMKM
- Harga Beras di Tingkat Eceran Maupun Grosir Naik Ketika Harga Gabah Turun
- DesktopIP dan Maju Maritim Indonesia Luncurkan MDI, Dorong Digitalisasi Maritim Nasional
- Bos OJK Sebut Sektor Keuangan Stabil di Tengah Tren Pelonggaran Kebijakan Moneter
- PMI Kembali Alami Kontraksi, Menperin Singgung Kebijakan Pemerintah yang Belum Pro Industri Dalam Negeri
- Masuk Tahap Akhir, OJK Tetap Minta Jiwasraya Tangani Nasabah Penolak Restrukturisasi
- Perusahaan Gas Samator Resmikan Pabrik di KIT Batang
- GoTo Impact Foundation Gelar “GIF Innovation Day” untuk Dorong Lahirnya Inovasi Lokal
- Tumbuhkan Investasi, PGN Dukung Akselerasi Pemanfaatan Pipa Cisem Tahap II
- Harga Batu Bara Acuan Mei 2023 Dipatok Sebesar 206,16 Dollar AS
- Jumlah Usia Muda Makin Minim pada 2050, Wapres Anjurkan Masyarakat Segera Menikah
- Kejagung Putuskan Kemendag Wajib Bayar Utang Migor Rp 800 Miliar ke Pengusaha
- IFG Sebut Penambahan Permodalan Perusahaan Asuransi Bakal Buat Skala Bisnis Tumbuh
- PHE Catatkan Laba Bersih 4,67 Miliar Dollar AS pada 2022