APBN 2024 Disebut Penting untuk Dorong Kelancaran Logistik dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional

- Ekonomi nasional mengalami pertumbuhan positif, yakni di atas 5 persen selama tujuh kuartal berturut-turut.
Bank Indonesia (BI) memperkirakan bahwa akan terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,7-5 persen pada kuartal III-2023.
Tren pertumbuhan positif tersebut disebut menjadi penanda bahwa ekonomi nasional sedang resilient di tengah perlambatan ekonomi global.
Pertumbuhan ekonomi nasional yang terjaga tidak terlepas dari kinerja perdagangan nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), neraca perdagangan (NP) nasional mengalami surplus selama 41 bulan terakhir,
NP yang positif berkontribusi pada terkendalinya (defisit) transaksi berjalan, yang menurut BI tercatat rendah di tengah kondisi penurunan harga komoditas, perlambatan ekonomi global, serta kenaikan permintaan domestik.
Baca juga: Kemenkeu Janji Bayar Utang Rp 16,7 Triliun ke Pupuk Indonesia di Akhir 2023
Menurut laporan kuartal II-2023 dari BI, kinerja transaksi modal dan finansial tetap terkendali. Hal ini terjadi karena adanya foreign direct investment (FDI) atau investasi langsung di tengah tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.
Pasalnya, investasi langsung yang solid mengindikasikan terjaganya persepsi positif investor terhadap prospek ekonomi domestik.
Kepala Lembaga National Single Window (LNSW) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Agus Rofiudin menekankan pentingnya perdagangan antara negara dan FDI karena merupakan instrumen pertumbuhan ekonomi yang membantu negara mengonsumsi jasa yang lebih murah berdasarkan keunggulan komparatifnya.
“Perdagangan memungkinkan suatu negara mengkonsumsi barang dan jasa yang lebih murah dari negara lain berdasarkan keunggulan komparatifnya. Sedangkan FDI mendorong transfer teknologi serta modal manusia dan perbaikan kelembagaan dari negara maju ke negara berkembang,” kata Agus melalui keterangan persnya, Jumat (23/10/2023).
Baca juga: Kemenkeu Pastikan PNBP 2024 Digunakan untuk Jaga Kelestarian Lingkungan
Kondisi tersebut, lanjut dia, berpotensi menyebabkan biaya logistik menjadi rendah, mempersingkat waktu transportasi, menambah peluang kerja, serta menumbuhkan dunia bisnis.
“Efisiensi waktu pengiriman mendorong produktivitas dunia usaha yang berpengaruh positif pada daya saing nasional. Alhasil, kombinasi produktivitas dan daya saing, mendorong tumbuhnya perekonomian,” tambah Agus.
APBN dorong kelancaran logistik

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBN (APBN) 2024 telah resmi disahkan melalui Pembicaraan Tingkat II (Paripurna) pada September 2023.
Pada kesempatan itu, APBN 2024 disepakati sebagai instrumen kebijakan yang dapat diandalkan untuk menghadapi gejolak ekonomi pada 2024.
Baca juga: Kemenkeu Paparkan Arah Kebijakan 2024, dari Dana Desa hingga Otsus
Agus mengatakan, tensi geopolitik yang mereda bisa menyebabkan fragmentasi serta mempersempit perdagangan antarnegara.
Terkini Lainnya
- Tiket Kereta H-4 Lebaran 2025 Bisa Dibeli 10 Februari Mulai Pukul 00.00 WIB
- HPP Jagung 2025 Resmi Naik Jadi Rp 5.500 Per Kg, Bulog Wajib Serap 1 Juta Ton
- Inacraft 2025 Bidik Transaksi Ritel Rp 100 Miliar
- Jadi Dirut Bulog, Mayjen Novi Helmy Tegaskan Masih Prajurit TNI Aktif
- Ini 4 Rekomendasi MTI untuk Berantas Truk ODOL
- Daftar Kereta Go Show Tarif Khusus dari Solo 2025, Rute, dan Harga Tiketnya
- Krakatau Steel Bagikan Makanan Bergizi untuk Siswa Madrasah di Cilegon
- Menteri Nusron: Kebakaran Kantor Kementerian ATR/BPN Bukan Upaya Hilangkan Bukti Masalah Pertanahan
- Efisiensi Anggaran, Pemerintah Diminta Tak Hentikan Proyek Infrastruktur Eksisting
- Ditunjuk Jadi Dirut Bulog, Mayjen Novi Helmy Langsung Rapat dengan Mentan
- Penyaluran KPR Subsidi Capai 93.484 Unit hingga Awal Februari 2025
- Profil Mayjen Novi Helmy Dirut Bulog, Jenderal Kopassus yang Punya Fokus Ketahanan Pangan
- Sudah Berlaku, Tarik Tunai EDC BCA Kena Biaya Admin Rp 4.000
- Volume Transaksi di Bale by BTN Tembus Rp 6,6 Triliun Per Bulan
- KAI Amankan Barang Tertinggal Senilai Rp 1,1 Miliar Sepanjang Januari 2025
- Menteri Nusron: Kebakaran Kantor Kementerian ATR/BPN Bukan Upaya Hilangkan Bukti Masalah Pertanahan
- Mendag Zulhas Optimistis Indonesia Jadi Pusat Fesyen Muslim Dunia
- OJK Berencana Luncurkan Asuransi Wajib
- Sederet Tantangan Indonesia Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan
- Jaga Pasokan Nikel, Pemerintah Batasi Izin Smelter Kelas II Baru
- Permohonan Pendaftaran Kekayaan Intelektual Menunjukkan Tren Positif