APBN 2024 Dukung Kesejahteraan Anak, dari Layanan Kesehatan hingga Inklusi Digital

Seorang anak di sebuah layanan kesehatan. Pemerintah melalui APBN 2024 mengeluarkan kebijakan untuk mendukung kesehatan anak-anak dan difokuskan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan anak dengan mencakup berbagai program proaktif.

Lihat Foto

- Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kesejahteraan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa, salah satunya dengan menetapkan kebijakan khusus dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam keterangan tertulis yang diterima , Selasa (5/12/2023), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerangkan, kebijakan tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga kualitas hidup secara keseluruhan.

Kebijakan kesehatan

Pemerintah melalui APBN 2024 mengeluarkan kebijakan untuk mendukung kesehatan anak-anak sebagai prioritas utama yang diwujudkan.

Kebijakan tersebut difokuskan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan anak dengan mencakup berbagai program proaktif.

Upaya itu mencakup program vaksinasi, pemeriksaan kesehatan rutin, dan penyediaan obat-obatan esensial sebagai langkah-langkah konkret dalam merawat dan menjaga kesehatan anak-anak.

“Inisiatif kesehatan tersebut berfokus pada percepatan penurunan stunting, yakni masalah gizi kronis yang sering dialami anak-anak,” tulis Kemenkeu.

Pendekatan itu tidak hanya mencakup penajaman lokasi, tetapi juga intervensi yang berfokus pada penyediaan makanan tambahan bagi 45.000 ibu hamil yang kekurangan energi kronis (KEK) dengn alokasi anggaran Rp 25,4 miliar.

Pemerintah melalui APBN 2024 mengeluarkan program proaktif, seperti vaksinasi, pemeriksaan kesehatan rutin, dan penyediaan obat-obatan esensial sebagai langkah-langkah konkret dalam merawat dan menjaga kesehatan anak-anak.

DOK. Humas Kemenkeu Pemerintah melalui APBN 2024 mengeluarkan program proaktif, seperti vaksinasi, pemeriksaan kesehatan rutin, dan penyediaan obat-obatan esensial sebagai langkah-langkah konkret dalam merawat dan menjaga kesehatan anak-anak.

Kemudian, pemerintah juga mengalokasikan anggaran Rp 14,4 miliar untuk 100.000 balita yang mengalami kekurangan gizi.

Selain itu, keluarga dengan bayi dan balita mendapatkan fasilitasi serta pembinaan melalui program 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) yang melibatkan sebanyak 8,1 juta keluarga dengan alokasi sebesar Rp 32,3 miliar.

Pendekatan 1.000 HPK melibatkan keluarga dalam upaya preventif dan promotif untuk memastikan anak-anak mendapatkan nutrisi yang optimal sejak dini.

Tujuan pemerintah melakukan itu adalah untuk mengurangi dampak buruk gizi kronis pada pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Lagi pula, program itu tidak hanya memberikan solusi jangka pendek melalui penyediaan makanan tambahan, tetapi juga memberikan pembinaan kepada keluarga.

“Melalui pendekatan proaktif itu, pemerintah tidak hanya berupaya mengurangi angka kematian anak, tetapi juga secara menyeluruh meningkatkan status kesehatan anak-anak di Indonesia,” tulis Kemenkeu.

Dengan menjaga kesehatan anak-anak, APBN berperan aktif dalam membangun fondasi yang kuat bagi generasi muda, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada kemajuan dan kesejahteraan bangsa.

Program pendidikan

Kebijakan peningkatan kesejahteraan anak berikutnya adalah meningkatkan mutu dan aksesibilitas pendidikan di Indonesia yang tercermin dalam berbagai inisiatif yang holistik.

Perluasan wajib belajar dan bantuan pendidikan menjadi pondasi utama dalam meningkatkan akses pendidikan di semua tingkatan.

Penguatan kualitas dan ketersediaan layanan pendidikan anak usia dini (PAUD) menjadi fokus melalui optimalisasi anggaran transfer ke daerah bidang pendidikan.

“Hal tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan setiap anak mendapatkan landasan pendidikan yang kokoh sejak dini,” tulis Kemenkeu.

Tidak hanya pada tingkat dasar, peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan, terutama di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), menjadi prioritas untuk memastikan setiap siswa mendapatkan pengalaman pendidikan yang setara.

“Percepatan dalam peningkatan kualitas sarana penunjang pendidikan di wilayah-wilayah itu semakin penting agar disparitas pendidikan dapat diminimalkan,” tulis Kemenkeu.

Pemerintah juga meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan sebagai landasan yang tidak dapat diabaikan.

Dengan memastikan para pendidik memiliki keterampilan dan pengetahuan yang mutakhir, pemerintah bertujuan memberikan pembelajaran yang berkualitas dan relevan dengan perkembangan zaman.

Selain pendidikan akademik, penguatan pendidikan vokasi dengan menghubungkannya secara langsung terhadap kebutuhan pasar tenaga kerja menggambarkan visi jangka panjang untuk menciptakan tenaga kerja yang siap pakai dan sesuai dengan tuntutan industri.

“Melalui strategi link and match, pendidikan vokasi diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang mampu menyongsong dunia kerja dengan keterampilan yang sesuai,” tulis Kemenkeu.

Peningkatan investasi di bidang pendidikan menjadi pilar utama untuk mencapai tujuan tersebut.

pattonfanatic.com