Soal Pengganti Ahok di Pertamina, Wamen BUMN: Belum, Lagi Dipikirin
JAKARTA, - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo menyebut, Kementerian BUMN belum menetapkan pengganti Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di posisi Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero).
Seperti diketahui, Ahok mundur dari jabatan Komisaris Utama Pertamina sejak 2 Februari 2024.
"(Pengganti Ahok) belum, lagi dipikirin," ujar Kartika saat ditemui di Kemenko Marves, Jakarta, Rabu (7/2/2024).
Baca juga: Erick Thohir Carikan Pengganti Ahok yang Mundur dari Komut Pertamina
Komisaris PT Pertamina Basuki tjahaja Purnama menduga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ?memegang? banyak kasus dugaan korupsi di perusahaan minyak dan gas pelat merah tersebut, Selasa (7/11/2023).
"Dengan ini, saya menyatakan mendukung serta akan ikut mengkampanyekan pasangan calon presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Hal ini agar tidak ada lagi kebingungan terkait arah politik saya," tulis Ahok dalam unggahan di akun Instagram-nya @basukibtp, Jumat (2/2/2024).
Untuk diketahui, pejabat BUMN, termasuk komisaris memang dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye pemilihan umum (Pemilu) 2024 dan harus bebas dari politik praktis.
Jika ingin berkampanye, maka harus mengundurkan diri dari jabatan di BUMN.
Baca juga: Ahok Mundur dari Komut Pertamina, Kementerian BUMN: Terima Kasih
Ketentuan itu tertuang di dalam Surat Edaran (SE) Nomor S-560/S.MBU/10/2023 tentang Keterlibatan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Karyawan Grup Badan Usaha Milik Negara pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, dan/atau sebagai Pengurus Partai Politik atau Pejabat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Terkini Lainnya
- Daftar Kantor Cabang BCA yang Buka Sabtu dan Minggu Tahun 2025
- Apa yang Bakal Indonesia Lakukan jika Uni Eropa Tetap Halangi Ekspor Sawit?
- Modal Asing Keluar Rp 9,57 Triliun, Pasar Keuangan RI Tertekan
- Cara Daftar Jadi Mitra Driver Taksi Xanh SM, Komisi Rp 8 Juta per Bulan
- Pagar Laut di Tangerang Dikabarkan Dicabut Hari Ini, KKP: Semakin Cepat Semakin Baik
- 10 Juta Orang Kaya Belanja di Luar Negeri, RI Kehilangan Rp 324 Triliun
- Jual Minyak Jelantah ke Pertamina Rp 6.000 per Liter, Ini Caranya
- Syarat dan Cara Mengurus BPJS Kesehatan untuk Bayi Baru Lahir
- Wamenperin: RI Mampu Produksi Ponsel Pintar Berkualitas
- Serikat Pekerja eFishery Sudah Bersiap Hadapi Kemungkinan PHK Massal
- Efek Pemangkasan BI Rate: Peluang Cuan di Pasar Reksadana
- Rp 5 Triliun Dana dari APBD Tersedot untuk Makan Bergizi Gratis
- Airlangga Yakin Paket Kebijakan Bakal Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi, Lampaui Proyeksi Bank Dunia dan BI
- Apa Itu Gapeka Kereta Api yang Berlaku 1 Februari 2025? Ini Penjelasan KAI
- Makan Bergizi Butuh Tambahan Anggaran Rp 100 Triliun untuk Jangkau 82,9 Juta Penerima
- Ternyata, Ini Kelompok Masyarakat yang Makan Tabungan
- Gaji UMK Karanganyar 2024, Tertinggi di Solo Raya
- Soal Dana PSN Mengalir ke ASN-Politisi, Ini Kata Anak Buah Menko Airlangga
- Luhut: Yang Bilang Jokowi Enggak Bisa Kerja, Lihat dengan Kepalanya Ini!
- 12 Proyek Dicoret dari Daftar PSN, Ini Daftarnya