Prabowo Minta Erick Thohir-Chatib Basri Rekomendasikan Nama untuk Dirjen Pajak

JAKARTA, - Prabowo Subianto, meminta saran kepada sejumlah tokoh di bidang ekonomi untuk menempatkan orang yang cocok di posisi Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak.
Para tokoh itu yakni Menteri BUMN Erick Thohir, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Darmawan Junaidi, serta eks Menteri Keuangan Chatib Basri.
Hal itu diungkapkan Prabowo dalam sambutannya di acara Macro Day - Mandiri Investment Forum 2024 di Jakarta, Selasa (5/3/2024). Pada forum ini hadir para investor dan pelaku industri keuangan.
Berdasarkan real count KPU, pukul 12.00 WIB 5 Maret 2024, pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul 58,82 persen atas dua pasangan lainya, Anies Bawsedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD.
Baca juga: Perbedaan Pajak Langsung dan Tidak Langsung
Mulanya Prabowo mengatakan bahwa seiring dengan terpilihnya dia sebagai Presiden mendatang menurut penghitungan saat ini, dirinya memiliki banyak program yang akan dijalankan.
Program-program itu diperuntukkan menggenjot perekonomian Indonesia, termasuk dalam upaya meningkatkan rasio pajak.
"Pak Erick, Pak Darmawan, Pak Tiko, dan Pak Chatib, tolong beri saya rekomendasi siapa yang akan jadi Dirjen Pajak," ucap Prabowo, yang sekarang menjabat Menteri Pertahanan.
Ia menuturkan, Indonesia masih memiliki ruang yang besar untuk meningkatkan rasio pajak yang saat ini masih berkisar 10 persen.
Hal ini berkaca dari negara tetangga, seperti Thailand yang rasio pajaknya mampu mencapai 16 persen, Malaysia 16 persen, serta Vietnam dan Kamboja yang berkisar 16-18 persen.
"Jika Thailand bisa mencapai tax ratio 16 persen, Malaysia, Vietnam, dan Kamboja juga bisa, kenapa Indonesia tidak bisa?," kata dia.
Oleh karena itu, Prabowo juga meminta saran para ahli di bidang ekonomi untuk memberikannya saran dalam upaya meningkatkan rasio pajak. Ia ingin setidaknya rasio pajak Indonesia bisa mencapai 16 persen.
"Ini yang saya ingin tanya ke para pakar ekonom di sini, tolong beri kita saran, apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan wajib pajak," ungkapnya.
Baca juga: Prabowo Mau Pisahkan Ditjen Pajak dan Bea Cukai dari Kemenkeu, Airlangga: Belum Dibahas
Terkini Lainnya
- Dorong Peningkatan Literasi Kripto, BLK 2025 Digelar
- Bikin Sedimentasi Danau, Lahan MNC Land Lido Disegel
- Menteri Imipas Apresiasi PLN yang Berdayakan Warga Lapas dalam Pemanfaatan FABA
- Ditanya soal Kelanjutan Proyek IKN, Menteri PU: Anggarannya Nggak Ada
- Ibu Rumah Tangga Bisa Jadi Agen KALOG Express, Ini Syaratnya
- OJK Cabut Izin PT Sarana Sulut Ventura, Tak Bisa Beroperasi Lagi
- Jiwasraya Dibubarkan Tahun Ini, Nasib Dana Pensiunan Belum Jelas
- Efisiensi Anggaran, KKP Belum Akan Terapkan WFA
- Transaksi SPPA Tembus Rp 246,1 Triliun pada 2024, BEI Tambah Layanan Repo
- Kemenhub dan Komdigi Kolaborasikan Sebaran Informasi Angkutan Lebaran 2025
- eFishery Dikabarkan Kembali PHK 300 Karyawan
- Bagaimana Pengaruh Saham Perbankan pada Pelemahan IHSG Hari Ini?
- Gibran Cek Pangkalan Elpiji 3 Kg, Minta Maaf ke Warga
- Tabel Angsuran KUR BRI 2025: Plafon, Tenor, dan Cicilannya
- Shell Kembali Jual BBM, V-Power Nitro+ Tersedia di SPBU Bertahap
- eFishery Dikabarkan Kembali PHK 300 Karyawan
- PT Timah Pecat Karyawan Pengunggah Video Ejek Honorer Berobat Pakai BPJS
- Govtech Indonesia: Menuju Transformasi Digital Nasional (Bagian I)
- Menimbang Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek
- Petani Butuh Akses Sarana Pertanian Terintegrasi dan Terjangkau
- Stafsus Bahlil Buka Suara soal Isu Dugaan Permainan Izin Tambang
- Simak Rincian Kurs Rupiah Hari Ini di BRI hingga CIMB Niaga