Potensi Devisa Haji dan Umrah Capai Rp 200 Triliun, Menag Konsultasi dengan Sri Mulyani
JAKARTA, - Pemerintah berencana mengejar potensi devisa dari kegiatan haji dan umrah yang selama ini masuk ke Arab Saudi. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.
Untuk mengejar potensi tersebut, Yaqut pun melakukan pembahasan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Pertemuan itu dilakukan di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta Pusat, pada Jumat (17/5/2024) siang hari ini.
Pria yang akrab disapa Gus Yaqut itu bilang, potensi devisa yang bisa dibawa masuk ke Indonesia dari kegiatan haji dan umrah setiap tahunnya besar. Berdasarkan perhitungannya, potensi devisa dari haji dan umrah mencapai setidaknya Rp 200 triliun per tahun.
Baca juga: Cadangan Devisa Merosot, Bos BI: Enggak Usah Insecure..
"Selama ini haji dan umrah itu kan banyak Indonesia, itu rata-rata 1,5 juta untuk umrah, haji 241.000. Kita bisa hitung berapa devisa yang bisa kita dapatkan dari sana, tapi belum ada yang kembali ke Indonesia," ujar dia, ditemui di Kantor Kemenkeu, Jumat.
"Nah tadi kita bicarakan dengan bu menkeu bagaimana supaya ada uang yang kembali ke Indonesia," sambungnya.
Lebih lanjut Yaqut menjelaskan, selama ini potensi devisa itu tidak bisa masuk ke Indonesia, sebab terhalang oleh kebijakan dari pemerintah Arab Saudi. Terdapat sejumlah aturan Arab Saudi yang mewajibkan kegiatan ekonomi dilakukan oleh warga atau entitas negara tersebut.
"Mereka kan susa, investasi harus perusahaan Arab, kepemilikan harus orang Arab, itu misalnya, itu kan harus sesuaikan," tuturnya.
Oleh karenanya, pemerintah berencana melakukan pembahasan dengan Arab Saudi untuk menyesuaikan sejumlah ketentuannya. Namun, Yaqut belum bisa membeberkan detail aturan yang bakal disesuaikan.
"Kita harus cek dulu, tapi ada beberapa solusi yang akan kita uji di lapangan seperti apa," katanya.
Sementara itu, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menyebutkan, pembahasan terkait mengejar potensi devisa kegiatan haji dan umrah masih berada pada tahap awal.
"Gusmen dari perspektif urusan ibadah haji sudah diskusi dengan kementerian terkait disana. Bu menkeu dari perspektif ekonomi dan keuangan," ucapnya.
Baca juga: Cadangan Devisa RI Turun Jadi 136,2 Miliar Dollar AS, Ini Penyebabnya
Terkini Lainnya
- Dua Opsi Lahan Tambang untuk Muhammadiyah
- Pemerintah Sebut Jumlah Calon Kelas Menengah Jadi "Gemuk"
- Ekonom soal Kriteria Menkeu Baru: Harus Berani Katakan Tidak pada Prabowo-Gibran
- Bahlil Bantah Bos AirAsia: Enggak Benar Harga Avtur RI Termahal di ASEAN
- Rawan Jatuh ke Kemiskinan Ekstrem, 2,8 Juta Pekerja Rentan Sudah Dapat Jaminan Sosial
- Aturan Pembatasan Pembelian BBM Subsidi Masih Dibahas, Bahlil Minta Jangan Ada Spekulasi
- Catat, Ini Biaya Pasang Listrik Baru PLN sesuai Batas Daya Tahun 2024
- Buru Para Pengemplang BLBI, Di Era Prabowo Bakal Ada Komite Khusus
- Nasib UMP 2025 Akan Diputuskan di Pemerintahan Prabowo
- Menelusuri Jalur Karier Wirausaha
- Dukung Ekosistem Industri EV, Bank DBS Indonesia Jadi Bank Pertama yang Bergabung dengan AEML
- Imbas Pemangkasan Bandara Internasional, Angkasa Pura Bikin Konsep Regionalisasi
- Kelas Menengah Rentan Turun Kelas, Pembatasan Pertalite Perlu Dipertimbangkan
- Sudah Ada Puluhan Perusahaan Siap Impor Jutaan Ekor Sapi untuk Makan Bergizi Gratis
- Kelola WK Coastal Plain, Bumi Siak Pusako Mulai Survei Seismik
- Asosiasi Pengusaha: PR Besar Pemerintahan Prabowo Banyak...
- Pemerintah Sebut Jumlah Calon Kelas Menengah Jadi "Gemuk"
- Menteri Teten Ungkap Alasan Kewajiban Sertifikat Halal UMKM Ditunda
- Pemerintah Akan Revisi Aturan Penyaluran Bantuan Pangan
- Viral Video Petani Menangis, Bulog Bantah Harga Jagung Anjlok
- 9,9 Juta Gen Z Indonesia Tidak Bekerja dan Tidak Sekolah
- Rombak Direksi ID Food, Erick Thohir Tunjuk Sis Apik Wijayanto Jadi Dirut