Mau Bangun KRL Surabaya-Sidoarjo, Menhub Gandeng Bank Pembangunan Jerman
JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana membangun kereta rel listrik (KRL) Surabaya-Sidoarjo, Jawa Timur dengan menggandeng Bank Pembangunan Jerman (KfW).
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, saat ini pemerintah bersama KfW tengah merampungkan kajian proyek agar pembangunan dapat segera dimulai. Namun dia tidak mengungkapkan kapan tepatnya proyek ini akan mulai dibangun.
"Kita lagi studi dengan KfW, yang sudah jalan adalah KRL dari Surabaya ke Sidoarjo dan juga ke tempat yang lain," ujarnya saat ditemui di Hotel Le Meredien, Jakarta, Selasa (21/5/2024).
Baca juga: Menhub Pastikan Bandara Juanda Surabaya Siap Layani Penerbangan Haji 2024
Selain KRL Surabaya-Sidoarjo, pemerintah juga menggandeng KfW untuk membangun proyek angkutan massal perkotaan berbasis listrik yakni bus rapid transit (BRT) di tiga kota, yaitu Surabaya, Semarang, dan Makassar.
Namun kerja sama ini masih belum dapat dipastikan kapan bisa direalisasikan karena masih dalam pembahasan.
"Kita lagi bahas mengenai BRT di 3 kota. Kita lagi diskusi lagi berkaitan dengan loan repayment-nya gimana," ucapnya.
Baca juga: Menhub: Pengembangan Pelabuhan Paling Tinggi Selama 10 Tahun Terakhir, Terminal Paling Rendah
Mengutip Kompas.id, proyek KRL Surabaya-Sidoarjo merupakan fase pertama dari proyek Surabaya Regional Railway Line (SRRL) yang rencananya akan beroperasi pada 2029 atau 2030.
Proyek SRRL ini ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, disebutkan bahwa SRRL masuk dalam kategori pengembangan angkutan massal di enam metropolitan, yaitu Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Makassar, dan Semarang.
SRRL merupakan peningkatan layanan kereta rel diesel (KRD) di jalur tunggal. Peningkatan menjadi jalur ganda dan elektrifikasi dengan LAA (listrik aliran atas) untuk pengoperasian KRL Surabaya-Sidoarjo seperti KRL Jabodetabek dan Solo-Jogja.
Baca juga: Menhub Ajak Investor Kembangkan Bandara Komodo
Pada Desember 2023, pemerintah tengah menunggu persetujuan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk merealisasikan perjanjian pinjaman (loan agreement) dengan KfW Jerman.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, RSSL telah melalui studi kelayakan (feasibility study/FS) sejak 2021 dan dilanjutkan dengan preliminary LARAP (land acquisition and resetlement action plan) atau rencana kerja pengadaan tanah dan pemukiman kembali setahun lalu.
Setelah perjanjian pinjaman, dapat dilaksanakan rancang bangun rinci (DED) yang diharapkan dimulai triwulan pertama atau kedua 2024 selama dua tahun dan selanjutnya LARAP.
Baca juga: Viral Video Pejabat Kemenhub Ajak Youtuber Korea ke Hotel, Menhub Minta Kasus Diusut
Setelah itu, pembebasan lahan linier dengan pembangunan serta penanganan dampak sosial yang diperkirakan memakan waktu tiga tahun.
"Koordinasi dengan pemerintah daerah terutama dalam pembebasan lahan dan penanganan pelintasan sebidang diharapkan lancar sehingga target SRRL beroperasi 2029 dapat terwujud," kata Nurhadi dalam kunjungan ke Balai Kota Surabaya, Jumat (8/12/2023), dikutip dari Kompas.id.
Baca juga: Menhub Tawarkan 6 Proyek TOD di Sekitar Stasiun MRT ke Investor Jepang
Terkini Lainnya
- Cara Mudah Bayar Tiket Kereta Api via Livin' by Mandiri
- Kemenkeu Buka-bukaan Soal Risiko Kenaikan Utang Jatuh Tempo dan "Susutnya" Kelas Menengah
- 4 Contoh Pendapatan Asli Daerah, Jenis, dan Sumbernya
- Indodax Diduga Kena "Hack", CEO Buka Suara
- Pengertian Pendapatan Asli Daerah, Sumber, dan Contohnya
- Anggaran Kementerian BUMN Tetap tapi Target Dividen Naik, Erick Thohir: Mungkin Ini Cobaan Buat Kami
- Tips Mengatasi Kartu Debit dan Kartu Kredit BCA Hilang di Luar Negeri
- Jangan Asal Klik! Lakukan Hal Ini Biar Tidak Terjebak Link Palsu DANA Kaget
- Bahlil Sebut Devisa Keluar Rp 450 Triliun Tiap Tahun Buat Impor Minyak dan Gas
- Pasar Obligasi RI Diproyeksi Beri Imbal Hasil Positif di 2024-2025
- Apindo Sebut Thomas Djiwandono Cocok Jadi Menteri Ekonomi Prabowo
- Cara Cetak Emas Fisik di Pegadaian serta Syarat dan Biayanya
- Pengertian Daerah Otonom yang Selanjutnya Disebut Daerah Terdapat dalam Pasal Apa?
- Bank Asing Cabut dari RI, OJK: Persaingan Ritel di Indonesia Berat
- PGN Gandeng KSM Bangun 6.000 Lebih Sambungan Jargas di Semarang dan Yogyakarta
- Kemenkeu Buka-bukaan Soal Risiko Kenaikan Utang Jatuh Tempo dan "Susutnya" Kelas Menengah
- Wamen BUMN Jawab Isu Jadi Menteri Keuangan di Pemerintahan Prabowo
- Eksternalitas Positif Digitalisasi Sistem Pembayaran BI
- Penerbangan Haji Banyak "Delay", Garuda Pastikan 1 Pesawat Sewaan Tiba Pekan Ini
- Daftar 18 Komoditas Barang Komplementer Impor yang Tak Perlu “Pertek”
- Soal Indofarma, Wamen BUMN: Memang Ada Fraud