Temui Wapres, Gapensi Bahas Kondisi Industri Konstruksi Nasional

JAKARTA, - Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi), menemui Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin untuk membahas kondisi terkini industri konstruksi nasional.
Pertemuan ini dihadiri oleh Sekretaris Jenderal BPP Gapensi, Andi Rukman Nurdin (ARN) beserta sejumlah pengurus BPP Gapensi.
Ma'ruf berharap sinergi antara pemerintah dan Gapensi dapat terus ditingkatkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur.
Baca juga: Airlangga Berharap Insentif PPN Rumah Bisa Pacu Sektor Konstruksi

Dalam pertemuan tersebut, ARN menyampaikan keprihatinan terkait penurunan jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) yang signifikan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
"Sebelum pandemi, jumlah BUJK tercatat sebanyak 144.000, namun kini hanya tersisa 75.809. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kesulitan dalam memperoleh perizinan dan terbatasnya peluang pekerjaan bagi usaha kecil dan menengah," ujar ARN, dikutip dari Tribunnews, Minggu (2/6/2024).
Audiensi ini juga membahas kondisi konstruksi terkini dan pelaksanaan Musyawarah Nasional ke XV BPP GAPENSI yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 sampai 7 Juni 2024 di Hotel Bidakara, Jakarta.
Dalam kesempatan tersebut, Gapensi berharap Wapres Ma'ruf dapat membuka kegiatan Munas tersebut secara resmi.
Baca juga: Sektor Konstruksi Terdampak Ekonomi Global, Airlangga: Kita Harus Mampu Lalui Masa Sulit Ini
ARN juga menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi oleh BUJK kecil dan menengah, seperti kesulitan mendapatkan perizinan yang menyebabkan terbatasnya penyebaran penyedia jasa konstruksi di kota/kabupaten, menurunnya jumlah paket proyek berskala kecil, dan konsolidasi proyek besar yang hanya bisa dilaksanakan oleh badan usaha besar, terutama BUMN.
Terkini Lainnya
- DPR Bakal Panggil Bahlil Lagi untuk Bahas Elpiji 3 Kg
- Kawasan IMIP Rumuskan ESG untuk Industri Nikel Berkelanjutan
- Sritex Bakal Kembali Ajukan PK, Menaker: Kita Pantau, yang Penting Produksi Jalan
- Polemik Elpiji 3 Kg, Pemerintah Minta Maaf
- Anggaran Dipotong, PNS BKN Dibolehkan Ngantor Cuma 3 Hari
- PM India Bakal Bertemu Trump, Mau Hindari Pengenaan Tarif Impor?
- DPR: Pengecer Boleh Jual Elpiji 3 Kg Bentuk Kepedulian terhadap UMKM
- Wamenkeu Pastikan Efisiensi Anggaran Tak Kurangi Layanan ke Masyarakat
- Ojol Tuntut Aturan THR, Kemenaker: Harapan Kami Perusahaan Juga Mendengarkan
- Jaga Harga Gabah, Pemerintah Tunda Bantuan Pangan sampai April
- Bukalapak Perkuat Pilar Bisnis Investasi lewat BMoney
- Gaji UMR Batam 2025, Tertinggi di Kepri Diikuti Bintan
- Program 3 Juta Rumah Bisa Atasi "Oversupply" Semen di Indonesia
- Balas Trump, China Terapkan Tarif 15 Persen untuk Barang Impor dari AS
- Terjerat Dugaan Fraud, eFishery Tunjuk FTI Consulting Jadi Manajemen Sementara
- Anggaran Dipotong, PNS BKN Dibolehkan Ngantor Cuma 3 Hari
- Bahlil Pastikan Izin Tambang Batu Bara untuk PBNU Segera Terbit
- 6 Alasan Buruh Tolak Program Iuran Tapera
- Freeport Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan SMA-S1, Simak Persyaratannya
- Bahlil Minta Freeport Indonesia Bangun Smelter di Timika
- PLN Perkuat Pasokan Listrik di Musi Rawas Utara Sumsel