Anak Usaha BPKH Kirim Puluhan Ton Bumbu untuk Jemaah Haji Indonesia
JAKARTA, - Anak perusahaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), yakni BPKH Limited, mengirimkan 76 ton bumbu khas Indonesia untuk jemaah haji di Arab Saudi. Upaya ini masuk dalam Quick Win Project untuk meningkatkan layanan haji dan umrah.
Direktur BPKH Limited, Sidiq Haryono mengatakan, sebanyak puluhan ton bumbu untuk jemaah haji didistribusikan ke seluruh katering di Madinah dan Makkah.
Menurut dia, sebenarnya kebutuhan untuk bumbu khas Indonesia tersebut mencapai 300 ton tapi baru tercapai 76 ton saat ini lantaran ada hal teknis administrasi yang harus dilengkapi.
Baca juga: Gandeng BRI, BPKH Distribusikan Uang Saku Jemaah Haji Rp 665 Miliar
Sidiq menambahkan, Proyek ini merupakan bagian dari program Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo.
"Kurang lebih sebesar 25 persen TKDN bumbu itu sudah dikandung dari Indonesia," ujar Sidiq Haryono melalui keterangan tertulisnya, Kamis (6/6/2024).
Ia menambahkan, proyek ini menandai hadirnya BPKH Limited secara serius dalam meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji.
"Kami juga sudah memiliki head office yang ada di Bus Mawasim berlokasi di daerah Mekah," tutupnya.
Baca juga: BPKH Catat Dana Kelolaan Haji Capai Rp 161,94 Triliun hingga Februari 2024
Dana Kelolaan Haji BPKH
Sebagai informasi, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mencatat dana kelolaan haji hingga Februari 2024 telah mencapai Rp 161 triliun.
Anggota Badan Pelaksana BPKH Amri Yusuf menjelaskan, dana kelolaan haji BPKH per 2023 mencapai Rp 166,74 triliun atau 100,45 persen dari target.
Sementara nilai manfaat yang berhasil yang berhasil didapat per 2023 sebesar Rp 10,91 triliun atau 108,99 persen dari target).
BPKH menargetkan dana kelolaan haji di akhir 2024 dapat mencapai Rp 169,95 triliun dan nilai manfaat sebesar Rp 11,52 triliun.
"Realisasi (dana kelolaan haji) sampai Februari 2024 adalah Rp 161,94 triliun, ini masih dua bulan, masih on progress," ujar Amri dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VIII DPR, Senin (1/4/2024.
Terkini Lainnya
- Dua Opsi Lahan Tambang untuk Muhammadiyah
- Pemerintah Sebut Jumlah Calon Kelas Menengah Jadi "Gemuk"
- Ekonom soal Kriteria Menkeu Baru: Harus Berani Katakan Tidak pada Prabowo-Gibran
- Bahlil Bantah Bos AirAsia: Enggak Benar Harga Avtur RI Termahal di ASEAN
- Rawan Jatuh ke Kemiskinan Ekstrem, 2,8 Juta Pekerja Rentan Sudah Dapat Jaminan Sosial
- Aturan Pembatasan Pembelian BBM Subsidi Masih Dibahas, Bahlil Minta Jangan Ada Spekulasi
- Catat, Ini Biaya Pasang Listrik Baru PLN sesuai Batas Daya Tahun 2024
- Buru Para Pengemplang BLBI, Di Era Prabowo Bakal Ada Komite Khusus
- Nasib UMP 2025 Akan Diputuskan di Pemerintahan Prabowo
- Menelusuri Jalur Karier Wirausaha
- Dukung Ekosistem Industri EV, Bank DBS Indonesia Jadi Bank Pertama yang Bergabung dengan AEML
- Imbas Pemangkasan Bandara Internasional, Angkasa Pura Bikin Konsep Regionalisasi
- Kelas Menengah Rentan Turun Kelas, Pembatasan Pertalite Perlu Dipertimbangkan
- Sudah Ada Puluhan Perusahaan Siap Impor Jutaan Ekor Sapi untuk Makan Bergizi Gratis
- Kelola WK Coastal Plain, Bumi Siak Pusako Mulai Survei Seismik
- Asosiasi Pengusaha: PR Besar Pemerintahan Prabowo Banyak...
- Pemerintah Sebut Jumlah Calon Kelas Menengah Jadi "Gemuk"
- Naskah Soal SKD CPNS 2024 Sudah Diserahkan ke Panselnas
- KRL Jabodetabek Bakal Tembus Karawang? Ini Kata Menhub
- Bank Amar Putus Kerja Sama dengan "Fintech Lending" Investree
- LRT Jabodebek Rute Bogor Kapan Mulai Dibangun? Ini Kata Kemenhub
- Simak Rincian Kurs Rupiah Hari Ini di BCA hingga BNI