pattonfanatic.com

Soal Cuti Melahirkan 6 Bulan, Pengusaha Minta Ada Kejelasan Kriteria Kondisi

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta W. Kamdani ketika ditemui di Jakarta, Kamis (6/6/2024).
Lihat Foto

JAKARTA, - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) pada Fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan pada Selasa (4/6/2024).

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta W Kamdani mengatakan, pada dasarnya pengusaha mendukung undang-undang KIA tersebut.

Beleid baru tersebut disebut memiliki aspek yang bagus bagi kesejahteraan ibu dan anak pada 1.000 hari pertama yang paling penting.

Baca juga: Soal Cuti Melahirkan 6 Bulan, Pengusaha: Tambah Beban Baru

Ilustrasi ibu hamil, cuti melahirkan. FREEPIK/PARTYSTOCK Ilustrasi ibu hamil, cuti melahirkan.

"Yang perlu kejelasan dalam undang-undang tersebut adalah ini menyebutkan ini cuti 3 bulan bisa diperpanjang tiga bulan lagi kalau dengan kondisi tertentu. Kondisi ini yang mesti diperjelas, apakah ibu melahirkan ini, mungkin sakit atau tidak bisa bekerja kembali pasca melahirkan. Ini harus diperjelas kondisi khususnya ini dengan juga surat keterangan dokter. Ini mesti ada kejelasan," kata dia ketika ditemui di Jakarta, Kamis (6/6/2024).

Shinta menambahkan, pekerja yang menambah cuti melahirkan hingga tiga bulan lagi tentu akan menambah beban pengusaha.

Beban pengusaha tersebut terdiri dari beban finansial dan beban non finansial.

"Ada pekerjaan yang tetap harus jalan, harus tetap diisi, itu kan harus cari pengganti. Jadi ada non finansial isu juga. Juga berkaitan dengan jenis pekerjaan yang lain-lain," imbuh dia.

Baca juga: Apakah Pekerja yang Cuti Melahirkan Dapat THR? Ini Kata Kemenaker

Di sisi lain, Shinta menyoroti data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 2023 yang menunjukkan tingkat partisipasi pekerja perempuan masih lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Data tersebut menunjukkan, tingkat partisipasi laki-laki berada di level 86,97 persen, sedangkan perempuan masih di level 60,18 persen.

"Jangan sampai dengan adanya undang-undang yang baru ini kemudian menjadi kesempatan perempuan untuk bisa bekerja jadi lebih menurun gitu," tegas dia.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat