pattonfanatic.com

Perang Insentif Pajak di ASEAN Disebut Bikin Penerimaan Negara Anjlok

Ilustrasi pajak.
Lihat Foto

JAKARTA, - Peneliti The Prakarsa Bintang Aulia Lutfi mengatakan, banyaknya insentif pajak yang diberikan negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) kepada investor asing membuat rasio penerimaan negara-negara tersebut anjlok.

Bintang mengatakan, pemberian insentif pajak bagi perusahaan tidak cukup untuk mempercepat pemulihan ekonomi.

"Beberapa negara ASEAN bahkan cenderung memperpanjang periode libur pajak 2 sampai 5 tahun. Kemudian terdapat penurunan rata-rata tarif minimum pajak (Corporate Income Tax/CIT)) dari 0,85 persen menjadi 20,85 persen," kata Bintang dalam diskusi publik bertajuk "Update on Fiscal Policy Landscape in ASEAN: From Macro Economics to Public Spending" di Kawasan Kuningan, Jakarta, Kamis (6/6/2024).

Baca juga: 16 Contoh Pajak Daerah, Baik Provinsi maupun Kabupaten Kota

Ilustrasi pajak.SHUTTERSTOCK/SUTTHIPHONG CHANDAENG Ilustrasi pajak.

Bintang menyoroti ketergantungan berlebihan negara-negara ASEAN pada insentif pajak dapat menciptakan fenomena "race to the bottom" di mana negara-negara berlomba-lomba menawarkan insentif pajak lebih besar kepada perusahaan.

Ia menilai, hal tersebut hanya akan menguntungkan perusahaan multinasional.

"Banyaknya pelonggaran pajak justru akan merugikan negara, karena perusahaan dapat dengan mudah memindahkan induk usahanya ke negara dengan tarif yang lebih rendah atau insentif yang lebih menguntungkan," ujarnya.

Bintang mengatakan, negara-negara ASEAN yang cenderung menggunakan instrumen insentif pajak demi menarik investor asing justru akan merugikan negaranya.

Baca juga: Pajak Negara dan Pajak Daerah adalah Pajak yang Dibedakan atas Apa?

Ia mengatakan, pada tahun 2021, rata-rata pendapatan pajak ASEAN hanya sebesar 14,46 persen dari Produk domestik bruto (PDB) di kawasan ASEAN.

"Jumlah ini hanya separuh dari rata-rata pendapatan pajak negara-negara OECD, yang mencapai 34,11 persen," tuturnya.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat