pattonfanatic.com

JAKARTA, - Wakil Ketua Komisi XI Fraksi PDI Perjuangan Dolfie Othniel Frederic Palit meminta kepada pemerintah menurunkan target defisit yang disiapkan untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Permintaan itu disampaikan Dolfie dengan tujuan tidak membebani anggaran belanja pemerintahan baru yang bakal dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Oleh karena itu untuk APBN 2025 buat lah defisit yang rendah sebagai permulaan," kata dia, dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/6/2024).

Baca juga: Gambaran APBN Pertama Prabowo: Beban Utang Naik, Defisit Anggaran Melebar

Sebagai informasi, dalam dokumen Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF), pemerintah menargetkan defisit APBN 2025 di rentang 2,45 - 2,82 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Dolfie khawatir, dengan rentang defisit yang lebih lebar itu, akan terdapat potensi tambahan utang baru sebesar Rp 600 triliun untuk memenuhi kebutuhan belanja yang lebih besar dari pendapatan negara.

Padahal, tahun depan pemerintah juga dihadapi oleh utang jatuh tempo senilai Rp 800,33 triliun, terdiri dari utang surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 705,5 triliun dan pinjaman sebesar Rp 94,83 triliun.

"Jangan sudah utang bebannya banyak, masuk pemerintahan baru ini, dibebani utang yang juga besar," ujar Dolfie.

"Biarkan pemerintahan baru nanti mulai dengan beban utang yang paling kecil," sambungnya.

Baca juga: Siapkan Anggaran Negara 2025, Sri Mulyani: Semua Menanyakan Makan Siang Gratis Bagaimana...

Menanggapi permintaan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, target defisit yang dibuat pemerintah sudah melalui pembahasan yang juga melibatkan pihak dari Prabowo - Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.

"Kami pun tanyakan kepada incoming government ini maunya seperti apa," kata dia.

Bendahara negara mengatakan, target defisit APBN tahun pertama Prabowo - Gibran sebenarnya bisa saja diturunkan dari target yang telah ditawarkan pemerintah.

Namun demikian, artinya diperlukan penyesuaian terhadap pagu anggaran belanja, mengingat postur penerimaan negara tahun depan telah ditetapkan di kisaran 12,14 - 12,36 persen terhadap PDB.

"Jadi kalau sudah dipatok penerimaan kira-kira sekian, tinggal sekarang masalah belanjanya. Nah belanjanya mau seberapa banyak," tutur Sri Mulyani.

Baca juga: Soal Anggaran Makan Siang Gratis, Prabowo: Waktunya Kita Lebih Berani