Sri Mulyani Minta Anggaran Kemenkeu Rp 53,19 Triliun pada 2025
JAKARTA, - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan anggaran sebesar Rp 53,19 triliun untuk Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 2025. Angka ini meningkat dari pagu anggaran 2024 sebesar Rp 48,7 triliun.
Dalam gelaran Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR, Sri Mulyain menjelaskan, untuk Kemenkeu sendiri sebenarnya anggaran yang diajukan sebesar Rp 42,81 triliun. Sementara sisanya, atau Rp 10,37 triliun, digunakan untuk badan layanan umum (BLU) yang berada di bawah Kemenkeu.
"Rp 53,19 trilun anggaran Kementerian Keuangan 2025 pagu indikatif ini terdiri dari Rp 42,81 triliun tanpa BLU, dan dengan BLU Rp 10,37 triliun," kata dia, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (10/6/2024).
Baca juga: Kemenhub Ajukan Anggaran Tambahan Sebesar Rp 15,75 Triliun untuk Kebutuhan Prioritas
Bendahara negara menjelaskan, anggaran itu akan dialokasikan ke dalam 5 program kerja utama Kemenkeu, yakni kebijakan fiskal, pengelolaan penerimaan negara, pengelolaan belanja negara, pengelolaan pebendaharaan, kekayaan negara, dan risiko, serta dukungan manajemen.
"Kami tidak membagi berdasarkan eselon 1, tapi berdasarkan program atau scope tanggung jawab," ujarnya.
Secara lebih rinci, untuk program terkait kebijakan fiskal, anggaran yang disiapkan sebesar Rp 27,64 miliar. Kemudian, untuk pengelolaan penerimaan negara anggarannya sebesar Rp 4,61 triliun.
Baca juga: BRIN Ajukan Anggaran Rp 699,4 Miliar untuk Pendanaan Riset 2024
Selanjutnya, untuk program belanja negara, anggaran yang disiapkan sebesar Rp 26,21 miliar. Lalu, pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko anggaraannya sebesar Rp 253,58 miliar.
Terakhir, anggaran yang disiapkan untuk dukungan manajemen sebesar Rp 48,28 triliun. Adapun anggaran dukungan manajemen ini utamanya dialokasikan untuk pengelolaan organisasi sumber daya manusia (SDM) di lingkup kementerian.
"Kita lihat di isni, masing-masing untuk fungsinya kelihatannya kecil, namun yang dukungan manajemen Rp 48,28 triliun mendukung keseluruhan dari 3 fungsi," ucap Sri Mulyani.
Adapun anggaran yang diajukan itu akan bersumber dari rupiah murni sebesar Rp 42,79 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 21,76 miliar, dan hibah sebesar Rp 7,24 miliar.
Baca juga: Bukan Sri Mulyani, Ini Daftar Pejabat Kemenkeu yang Duluan Berangkat ke IKN
Terkini Lainnya
- Pengguna Taksi Listrik Evista Naik 200 Persen dalam Setahun
- PLN Electric Run 2024, Semangat Jaga Bumi lewat Gaya Hidup Sehat dan Ramah Lingkungan
- Pemerintah Hampir Rampungkan Pembayaran Utang Rafakasi Minyak Goreng
- Potensi Kebutuhan Bumbu Khas RI pada Musim Haji dan Umrah Mencapai 300 Ton
- Pekerja Korban PHK Bertambah, Klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan Naik 13 Persen
- Harga Emas Terbaru Hari Ini 7 Oktober 2024 di Pegadaian
- Timur Tengah Kian Memanas, Rupiah Melemah ke Rp 15.600 Per Dollar AS
- IHSG Melemah di Awal Pekan, Nilai Tukar Rupiah Tertekan di Pasar Spot
- Bank INA Buka Kantor Cabang di Sunter Jakarta Utara
- Rincian Harga Emas Antam Hari Ini Senin 7 Oktober 2024, Turun Rp 4.000
- Harga Bahan Pokok Senin 7 Oktober 2024, Semua Bahan Pokok Naik, Kecuali Minyak Goreng Curah
- IHSG Diprediksi Bakal Bangkit di Awal Pekan, Simak Analisis dan Rekomendasi Saham Senin
- Wall Street Menguat Pekan Lalu, Pasar Asia Pasifik Tunggu Keputusan Bank Sentral
- Menurut Kadin, Ini Tahapan Sebelum Pelaksanaan Munas IX di Pemerintahan Prabowo
- [POPULER MONEY] Ini yang Suka Bikin Proyek BUMN Kena Kasus Hukum | Lowongan Kerja Freeport
- Pekerja Korban PHK Bertambah, Klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan Naik 13 Persen
- Pakar E-commerce: Integrasi Vertikal Tidak Ganggu Bisnis Perusahaan Logistik
- Ternyata, Ini 3 Aspek yang Jadi Preferensi Penjual dan UMKM Pilih Platform "Live Streaming"
- DPR RI Pertanyakan Soal Rencana Impor Beras, Masihkah Berlanjut?
- KB Bank Catat Kredit Bermasalah 9,13 Persen, Ini Penyebabnya
- Kapan LRT Bali Mulai Dibangun?