Masih Belum Terima Gaji ke-13? Ini Data Teranyar Penyalurannya
JAKARTA, - Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus melakukan pembayaran gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri.
Tercatat hingga 10 Juni 2024, kementerian yang dipimpin oleh Sri Mulyani Indrawati itu telah mencairkan gaji ke-13 untuk ASN pusat, TNI, dan Polri sebesar Rp 14,36 triliun.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro merinci, pembayaran gaji ke-13 telah dilakukan sebesar Rp 7,67 triliun untuk 879.380 pegawai negeri sipil (PNS) dan Rp 361 miliar untuk 90.645 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Baca juga: Sri Mulyani Sudah Kucurkan Rp 24,52 Triliun buat Gaji Ke-13 ASN Pusat hingga Pensiunan
Ilustrasi gaji. Kemudian, pemerintah juga telah membayarkan Rp 3,31 triliun untuk 473.868 personil Polri dan Rp 3,01 triliun untuk 492.465 personil TNI.
"Secara keseluruhan jumlah satker yang sudah dibayarkan sebanyak 9.402 (82,24 persen) dari 11.432 satker," kata Deni, kepada awak media, Kamis (13/6/2024).
"Jumlah K/L (kementerian dan lembaga) yang sudah mengajukan Gaji 13 sebanyak 84 K/L (100 persen) dari 84 KL," sambungnya.
Selain itu, pemerintah juga telah membayarkan Rp 11,32 triliun (99,20 persen) gaji ke-13 untuk 3.526.453 pensiunan, dari total 3.565.422 pensiunan.
Baca juga: Pemerintah Cairkan Gaji Ke-13 ASN hingga Pensiunan Rp 32 Triliun
Adapun untuk ASN daerah, Deni melaporkan, jumlah pemerintah daerah yang sudah menyalurkan gaji ke-13 sebanyak 327 pemda atau baru setara 60,33 persen dari total 542 pemda.
Kemudian, jumlah pegawai pemda yang sudah menerima gaji ke-13 sebanyak 2.125.858 pegawai.
"Jumlah gaji 13 yang sudah disalurkan pemda sebesar Rp 10,88 triliun," ucap Deni.
Dengan demikian, total nilai gaji ke-13 yang telah disalurkan pemerintah kepada ASN hingga pensiunan mencapai Rp 36,56 triliun.
Terkini Lainnya
- Catat, Ini Biaya Pasang Listrik Baru PLN sesuai Batas Daya Tahun 2024
- Buru Para Pengemplang BLBI, Di Era Prabowo Bakal Ada Komite Khusus
- Nasib UMP 2025 Akan Diputuskan di Pemerintahan Prabowo
- Menelusuri Jalur Karier Wirausaha
- Dukung Ekosistem Industri EV, Bank DBS Indonesia Jadi Bank Pertama yang Bergabung dengan AEML
- Imbas Pemangkasan Bandara Internasional, Angkasa Pura Bikin Konsep Regionalisasi
- Kelas Menengah Rentan Turun Kelas, Pembatasan Pertalite Perlu Dipertimbangkan
- Sudah Ada Puluhan Perusahaan Siap Impor Jutaan Ekor Sapi untuk Makan Bergizi Gratis
- Kelola WK Coastal Plain, Bumi Siak Pusako Mulai Survei Seismik
- 6 Fungsi APBD Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003
- Golden Westindo Artajaya Bidik Dana Segar Rp 82,28 Miliar dari IPO
- 6 Jenis Pengeluaran Pemerintah Daerah dan Penjabarannya
- Wapres: Jaminan Sosial Penting Diberikan untuk Pekerja Rentan
- AI Jadi Senjata Industri Fintech "Lawan Balik" Judi Online
- Indonesia Emas, Wapres Targetkan 99,5 Persen Pekerja Terlindungi Jaminan Sosial
- Asosiasi Pengusaha: PR Besar Pemerintahan Prabowo Banyak...
- OJK: Kredit Kendaraan Listrik Tembus Rp 4,39 Triliun per April 2024
- Ini Penyebab Pemanfaatan Panas Bumi Belum Jadi Prioritas dalam Kebijakan Transisi Energi di RI
- OJK: Industri Fintech Lending Mulai Cetak Laba
- Emiten Tambang BUMI Bangun Sarana Air Bersih di Cileungsi
- OJK Belum Beri Sinyal Positif Soal Pencabutan Moratorium Izin "Fintech Lending"