pattonfanatic.com

JAKARTA, - Pemerintah resmi melanjutkan program penyaluran bantuan pangan beras hingga akhir tahun yang semula berhenti pada bulan Juni 2024.

Bahkan Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengusulkan tambahan anggaran belanja sekitar Rp 20,2 triliun agar program ini dilanjutkan hingga tahun depan.

Ihwal itu, Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi Agribisnis Indonesia (AAI) Feryanto mengungkapkan, meskipun kebijakan bantuan pangan dapat memberikan dampak positif secara langsung terhadap pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat, tetapi ada juga beberapa dampak negatif yang perlu diperhatikan.

Baca juga: Apakah Indonesia Mampu Ciptakan “Kemandirian Beras”?

“Pertama, dalam jangka panjang dengan adanya kebijakan bantuan pangan dapat mendorong terjadinya ketergantungan masyarakat,” ungkap Feryanto dalam dalam buku Pentingnya Stabilitas Pangan di Indonesia dikutip Rabu (19/6/2024).

Menurut dia, jika bantuan pangan menjadi sumber utama makanan bagi sebagian besar populasi yang rentan, hal ini dapat mengurangi insentif untuk mencari pekerjaan atau meningkatkan kemandirian ekonomi.

Selain itu, penerima bantuan pangan sering kali menghadapi stigma sosial, ketika mereka dianggap sebagai penerima bantuan dan mungkin mengalami beberapa diskriminasi atau perlakuan tidak setara.

Baca juga: Mengapa Produksi Beras RI Konsisten Turun Selama 6 Tahun Terakhir? Ini Alasannya

Kebijakan bantuan pangan yang tidak terkoordinasi dengan baik atau tidak disesuaikan dengan kondisi pasar lokal juga dinilai dapat menyebabkan distorsi pasar. Misalnya, jika bantuan pangan diberikan dalam jumlah besar, hal ini bisa menyebabkan penurunan harga dan merugikan para petani lokal.

Di sisi lain, Feryanto juga menilai ada potensi untuk penyalahgunaan sistem bantuan pangan, baik dalam bentuk penyalahgunaan dana atau bantuan pangan yang tidak mencapai mereka yang membutuhkan dengan tepat. Ini bisa mencakup korupsi, penyelewengan dana, atau distribusi yang tidak efisien.

Dia pun membeberkan beberapa elemen kunci dari tata kelola kebijakan bantuan pangan yang baik.

Baca juga: Bos Bapanas Buka Suara soal Niat Bulog Caplok Perusahaan Beras Kamboja

Pertama adalah harus memiliki tujuan yang jelas dan terukur. Kebijakan bantuan pangan harus memiliki tujuan yang jelas dan terukur, baik itu dalam hal. mengatasi kelaparan, meningkatkan kesejahteraan, atau mencapai target tertentu dalam jangka waktu tertentu.

Kedua analisis kebutuhan. Menurutnya, penting untuk melakukan analisis yang cermat tentang kebutuhan populasi yang membutuhkan bantuan pangan. Ini mencakup identifikasi kelompok rentan, estimasi kebutuhan mereka, serta faktor-faktor yang menyebabkan ketidak. mampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan pangan.

Ketiga adalah partisipasi dan konsultasi publik. Melibatkan pemangku kepentingan, termasuk kelompok masyarakat yang rentan, dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan adalah penting untuk memastikan bahwa kebijakan bantuan pangan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka

Baca juga: Bulog Sebut 2 Juta Ton Beras Impor Sudah Masuk Indonesia

“Kemudian masalah transparansi. Informasi tentang kebijakan, program, dan pengelolaan dana bantuan pangan harus transparan dan mudah diakses oleh publik. Ini mencakup pengungkapan tentang sumber daya yang tersedia, proses seleksi penerima bantuan, dan hasil pelaksanaan program,” jelasnya.

Selanjutnya adalah akuntabilitas. Penanggung jawab yang jelas harus ditetapkan untuk setiap tahap implementasi kebijakan bantuan pangan.

Terakhir adalah keadilan dan non diskriminasi yang dimana kebijakan bantuan pangan harus diterapkan secara adil dan tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, usia, etnik, agama, atau faktor-faktor lainnya.

Baca juga: DPR RI Pertanyakan Soal Rencana Impor Beras, Masihkah Berlanjut?