pattonfanatic.com

JAKARTA, - Belanja negara untuk subsidi energi berpotensi meningkat dari pagu yang telah ditetapkan. Hal ini seiring dengan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS yang tengah tertekan.

Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS terus berada di atas Rp 16.000 per dollar AS selama satu bulan terakhir. Bahkan, selama lebih dari sepekan terakhir, kurs rupiah bergerak di kisaran Rp 16.400 per dollar AS.

Padahal, dalam asumsi dasar ekonomi makro 2024, nilai tukar rupiah ditetapkan sebesar Rp 15.000 per dollar AS. Angka ini digunakan dalam menentukan besaran subsidi energi di APBN 2024.

Baca juga: Mungkinkah Rupiah Kembali ke Level Rp 15.000 per Dollar AS?

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membenarkan, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS bakal berdampak terhadap pos belanja negara yang menggunakan mata uang asing, seperti subsidi energi.

"Seperti subsidi listrik dan BBM yang sebagian bahannya adalah impor, maka ada efek rembesan itu dari rupiah yang bergerak ke dalam," kata dia, dalam konferensi pers, di Kantor Pusat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (24/6/2024).

Lebih lanjut bendahara negara menjelaskan, jika kuota subsidi energi tidak mengalami perubahan, maka pemerintah akan menanggung besaran "gap" antara harga BBM dan listrik yang ditetapkan dalam APBN dengan perkembangan saat ini. Pemerintah bakal membayarkan kekurangan itu ke PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) sebagai badan usaha penugasan pemerintah.

"Nanti akan ditagihkan oleh Pertamina dan PLN kepada pemerintah setiap kuartal," ujarnya.

Sebagai informasi, pada tahun ini pemerintah menganggarkan Rp 189,1 triliun untuk subsidi energi, yang mencakup subsidi BBM, elpiji tabung 3 kg, dan lisstik. Adapun sampai dengan April lalu, realisasi belanja subsidi energi telah mencapai Rp 42,41 triliun.

Sri Mulyani bilang, pemerintah berupaya untuk menjaga besaran subsidi energi sesuai dengan pagu yang disiapkan, meskipun rupiah tengah tertekan. Namun, ia tidak merinci upaya apa yang bakal dilakukan pemerintah.

"Sedapat mungkin kita akan bayar sesuai kemampuan keuangan negara," ucapnya.

Baca juga: Pelemahan Rupiah Bikin Maskapai Babak Belur