Tak Hanya PHK, DPR Khawatir Investasi TikTok Permudah Produk China Masuk RI
JAKARTA, - Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak mengungkapkan, dirinya khawatir investasi TikTok ke Tokopedia bisa mempermudah produk China masuk ke Tanah Air.
Hal itu lantaran adanya perubahan pola konsumsi masyarakat yang tak terelakkan dan terus beralih ke pasar digital dengan tren yang terus meningkat. Hal ini pun dinilai bisa membuat produk impor terutama produk elektronik dan fesyen meningkat.
“Iya sudah lama dan intens saya menyuarakan ancaman banjirnya produk impor yang masuk melalui e-commerce termasuk aplikasi TikTok yang menjadi pintu masuk produk asal China ke pasar Indonesia. Perubahan pola konsumsi masyarakat yang terus beralih ke pasar digital dengan tren yang terus meningkat ternyata dibarengi meningkatnya produk impor terutama produk elektronik dan fashion,” ujarnya saat dihubungi , Rabu (26/6/2024).
Menurut dia, jika hal ini tidak diantisipasi secara tegas dengan kebijakan protektif terhadap industri dalam negeri, maka perdagangan digital bisa menjadi mesin pembunuh bagi industri lokal, seperti yang dialami industri tekstil dalam negeri. Akibatnya terjadi PHK masal akibat tutupnya pabrik tekstil.
Baca juga: Industri Tekstil Jateng Terpuruk, Dipicu Bahan Baku Sulit dan Permintaan Loyo
Hal ini juga diamini oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung. Dia bilang gelombang PHK yang terjadi di industri tekstil salah satunya terjadi lantaran adanya serbuan produk impor.
“Tekstil memang memprihatinkan dan salah satu faktor utamanya adalah serbuan produk impor, terutama dari Tiongkok, dengan harga yang jauh lebih murah. Hal ini mematikan daya saing industri tekstil lokal, memaksa perusahaan melakukan PHK untuk bertahan hidup,” katanya.
Dia menyebutkan berdasarkan data dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menunjukkan bahwa pada kuartal I/2024, utilisasi pabrik tekstil hanya mencapai 45 persen, turun drastis dari 72 persen di kuartal I 2022. Penurunan ini berakibat pada PHK besar-besaran, dengan perkiraan mencapai 1 juta orang pada akhir 2024.
Baca juga: Dampak Relaksasi Impor, Industri Tekstil RI Diprediksi Terus Alami Penurunan Daya Saing
Tak hanya itu, Martin Manurung juga mengaku khawatir jumlah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tokopedia akan terus bertambah. Hal ini dinilai bisa menambah jumlah pengangguran di tengah situasi ekonomi yang sulit.
“Saya mendesak pemerintah untuk segera bertindak dan mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah PHK, melindungi industri lokal, dan menjaga kedaulatan data UMKM. Kita harus bekerja sama untuk membangun ekonomi Indonesia yang kuat dan tangguh, yang menopang kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.
Terkini Lainnya
- Harga Referensi Minyak Kelapa Sawit Menguat pada Oktober, Kemendag: Permintaan Meningkat Tak Diimbangi Produksi
- BI Turunkan Suku Bunga, Apa Dampaknya?
- Menperin Agus: Batik Indonesia Berhadapan dengan Produk-produk Impor...
- BI Luncurkan Aplikasi Kalkulator Hijau, Mudahkan Perbankan dan UMKM Hitung Emisi Karbon
- 10 Tahun Muatan Tol Laut Naik Signifikan, Menhub Instruksikan Terus Ditingkatkan
- Terus Bertambah, OJK Blokir 8.000 Rekening Terkait Judi "Online"
- Gandeng BKSDA, Pertamina Kembangkan Eduwisata Kopi di Marangkayu Kaltim
- Pemindahan ASN ke IKN, Menpan-RB: Keputusan di Pemerintah yang Baru...
- Deflasi 5 Bulan Berturut-turut, BI Nilai Bukan Tanda Ekonomi Melemah
- Lanjutan Sidang Kasus Antam Vs Budi Said, Antam: Jumlah Uang dengan Berat Emas Sudah Sesuai
- Pabrik PV SEG Solar Terbesar di Asia Tenggara Dibangun di KIT Batang
- 5 Kelebihan dan Kekurangan BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta
- Menpan-RB Khawatir Jumlah Tenaga Honorer Kembali "Gemuk" Usai Pilkada 2024
- 30 Contoh BUMS Asing yang Ada di Indonesia
- Naik, Harga Bioetanol Oktober 2024 Jadi Rp 14.144 Per Liter
- BI Luncurkan Aplikasi Kalkulator Hijau, Mudahkan Perbankan dan UMKM Hitung Emisi Karbon
- MITI Berencana Bagi Dividen Rp 10,6 Miliar, Cek Jadwalnya
- Wall Street Ditutup Menguat Berkah Kenaikan Harga Saham Teknologi
- PPATK Temukan Indikasi Transaksi Judi "Online" lewat Pinjol, Bos OJK Buka Suara
- Sorotan Bank Dunia Terhadap Program Makan Siang Gratis
- Ditopang Bea Masuk, Penerimaan Bea dan Cukai Batam Tembus Rp 176 Miliar Per Mei 2024