pattonfanatic.com

Setoran Pajak Diprediksi Tak Capai Target, Luhut: Ada Inefisiensi di Berbagai Sektor

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan pandangannya dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/6/2024). Raker yang juga diikuti Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dan Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan tersebut membahas rencana kerja dan anggaran tiga Kemenko pada 2025. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww.
Lihat Foto

JAKARTA, - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memproyeksi, pendapatan negara yang berasal dari pajak tidak mencapai target hingga pengujung 2024.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, penurunan penerimaan negara dari Pajak Penghasilan (PPh) Badan lantaran adanya inefisiensi di berbagai sektor.

Luhut mengatakan, pemerintah mengatasi hal tersebut dengan melakukan digitalisasi di berbagai sektor.

Baca juga: Akhiri Hatrick, Setoran Pajak Tahun Ini Tidak Akan Capai Target

Ilustrasi pajak. FREEPIK/8PHOTO Ilustrasi pajak.

"Saya melihat lesunya penerimaan negara disebabkan karena inefisiensi di berbagai sektor. Hal ini sebetulnya sudah mulai kami tanggulangi secara bertahap melalui digitalisasi yang telah diterapkan dalam kegiatan pemerintahan dan bisnis," kata Luhut melalui akun instagram resminya, @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7/2024).

Luhut mencontohkan Simbara atau Sistem Informasi Mineral dan Batubara Kementerian/Lembaga yang dapat menekan selisih angka terkait data mineral di antaranya batu bara, nikel dan lainnya.

"Dengan semakin kecilnya selisih perbedaan tersebut, tentu akan menekan pula potensi kerugian negara," ujarnya.

Luhut mengatakan, sistem seperti Simbara diterapkan untuk kelapa sawit mengingat banyak penerimaan negara yang potesial belum diambil dari sektor tersebut.

Baca juga: Investor Family Office Bakal Bebas Pajak, Menteri PPN: Saya Kasihan sama Menteri Keuangan..

Ia menuturkan, dari data yang diterimanya, ada banyak perusahaan kelapa sawit yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sehingga pemerintah kesulitan menagih Pph badan.

"Jika sistem ini sudah bisa diimplementasikan, maka penerimaan pajak bisa ditingkatkan," tuturnyam

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat