pattonfanatic.com

Penyebab PT KAI Absen Setor Dividen ke Negara sejak 2021

KAI sudah beberapa tahun tidak menyetorkan dividen ke negara.
Lihat Foto

JAKARTA, - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI tidak membagikan dividen kepada negara sejak 2021. Sementara pada 2018 dan 2019, KAI rutin membagian dividen masing-masing sebesar Rp 200 miliar dan Rp 400 miliar.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT KAI Salusra Wijaya mengatakan, KAI dapat penugasan untuk menggarap proyek LRT Jabodebek dan Kereta Cepat Whoosh. Oleh karenanya, dana yang seharusnya dibagikan menjadi dividen digunakan untuk memperkuat keuangan KAI.

"Sejak 2021 ini KAI dapat amanah dari komite kereta cepat untuk menahan dividen tadi untuk penguatan keuangan KAI sehubungan dengan penugasan-penugasan yang diberikan," ujarnya saat RDP dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Baca juga: KRL Overload, KAI Minta Penyertaan Modal Negara Rp 1,8 Triliun

Menurut KAI, hal ini sesuai dengan keputusan Komite Kereta Cepat yang terdiri dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Meski demikian, kontribusi KAI ke negara dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan pajak meningkat selama 2018-2023.

Rinciannya sebesar Rp 3,9 triliun pada 2018 dan meningkat menjadi Rp 4,4 triliun pada 2019. Lalu sempat menurun pada 2020 dan 2021 menjadi Rp 3 triliun dan Rp 2,9 triliun karena KAI terdampak pandemi Covid-19. Kontrubusi PNBP KAI kembali meningkat di 2022 jadi Rp 3,1 triliun dan di 2023 tercatat Rp 4,9 triliun.

Baca juga: Data Dibobol, KAI Commuter Batasi Akses ke Jaringan Internal

Salusra juga mengungkapkan, KAI telah menerima penyertaan modal negara (PMN) dari pemerintah sebesar Rp 17,7 triliun selama 2015-2022.

Lebih lanjut dia merincikan, KAI telah menerima PMN tahun anggaran 2015 sebesar Rp 2 triliun dari pengalihan anggaran pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera untuk pembangunan LRT Jabodebek.

Kemudian pada 2017, KAI kembali mendapatkan PMN sebesar Rp 2 triliun untuk LRT Jabodebek dan PMN 2018 sebesar Rp 3,6 triliun untuk LRT Jabodebek.

Selanjutnya, pada 2021 KAI kembali mendapatkan PMN sebesar Rp 6,9 triliun untuk pembangunan LRT Jabodebek dan Kereta Cepqt Whoosh. Pada 2022, KAI juga menerima Rp 3,2 triliun untuk proyek Kereta Cepat.

Baca juga: Data Dibobol, KAI Commuter Batasi Akses ke Jaringan Internal

"Jadi seluruh PMN ini secara reguler kita laporkan kepada DJKN sebagai pengelola PMN kita laporkan ke BPK dan SMI. dan seluruh PMN ini kita laporkan dari tahun ke tahun kita laporkan dalam RUPS sebagai bagian dari key performance Indicator KA9 sebagai alat ukur untuk penggunaan dana yang akan diterima," tuturnya.

Sebagai informasi, KAI membukukan laba bersih sebesar Rp 1,87 triliun sepanjang 2023. Laba bersih tersebut meningkat 11 persen dibandingkan laba bersih tahun 2022 (year on year/yoy) yang sebesar Rp 1,68 triliun.

Kinerja keuangan operator transportasi pelat merah ini terus membaik sejak mengalami kerugian bersih sebesar Rp 1,73 triliun pada 2020 dan Rp 425 miliar pada 2021.

"Laba kami sudah audited tahun lalu Rp 1,87 triliun, naik 11 persen dibandingkan tahun sebelumnya Rp 1,68 triliun. Sementara Triwulan I 2024 Rp 391 miliar naik 11 persen dibandingkan tahun lalu Triwulan | Rp 352 miliar," ujar Direktur Utama PT KAI saat RDP dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta, Senin (1/7/2024).

Baca juga: Kinerja Membaik, KAI Peroleh Laba Bersih Rp 1,87 Triliun Sepanjang 2023

 

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat