pattonfanatic.com

Momen Pembatasan Pembelian BBM Subsidi Dinilai Tidak Tepat

PT Pertamina Patra Niaga menyatakan pendataan QR Code pengguna Pertalite sudah mencapai 100 persen di tiga provinsi yakni Aceh, Bengkulu, dan Bangka Belitung.
Lihat Foto

JAKARTA, - Pemerintah berencana untuk membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi mulai 17 Agustus mendatang, untuk menghemat anggaran negara. Namun, momen pelaksanaan rencana tersebut dinilai tidak tepat.

Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai, kebijakan pembatasan itu menjadi kontraproduktif dengan fokus pemerintah menjaga laju pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite dan Solar diproyeksi berdampak terhadap sumber utama pertumbuhan ekonomi nasional, yakni konsumsi rumah tangga.

Menurutnya, kebijakan pembatasan tidak hanya akan berdampak terhadap masyarakat kelompok bawah, tapi juga menengah. Namun, kelompok menengah berpotensi menerima pukulan lebih telak, sebab kemungkinan besar tidak akan mendapat kompensasi berupa bantuan sosial.

"Sejauh ini belum ada indikasi pemerintah akan melakukan atau memberikan bantuan yang sebenarnya bisa membantu daya beli mereka ketika pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan subsidi di Agustus nanti," tuturnya, kepada , Rabu (10/7/2024).

Baca juga: Tak Hanya BBM, Erick Thohir Berharap Pembelian Elpiji 3 Kg Juga Dibatasi

Oleh karenanya, pembatasan pembelian BBM subsidi akan mempengaruhi pola konsumsi masyarakat kelas menengah. Dengan kebutuhan dana yang lebih besar untuk membeli BBM, masyarakat kelas menengah berpotensi menahan belanja lainnya, khususnya yang bersifat sekunder dan tersier.

Yusuf bilang, sejumlah data sebenarnya sudah menunjukan, pola konsumsi masyarakat sedang berada dalam tren perlambatan. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Bank Indonesia (BI) misalnya, yang semakin menurun, di mana pada Juni lalu berada di level 123,3.

"Bagi kelas menengah, pembatasan ini justru berpotensi menekan daya beli mereka dan berpotensi mendorong mereka untuk melakukan penyesuaian konsumsi," kata Yusuf.

Baca juga: Pembelian BBM Subsidi Bakal Dibatasi, Faisal Basri: Sinyal Harga Naik

 


Selain melihat dampaknya ke masyarakat, Yusuf menilai, pemerintah seharusnya masih bisa memenuhi kebutuhan belanja subsidi energi.

Pasalnya, pemerintah telah resmi mengerek defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun ini, dari semula sebesar 2,29 persen menjadi 2,7 persen.

"Jadi berangkat dari sana sebenarnya saat ini momentumnya belum terlalu tepat kemudian melakukan pembatasan subsidi BBM," ucap Yusuf.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat