pattonfanatic.com

JAKARTA, - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah akan menetapkan perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) sebelum masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berakhir.

Adapun IUPK Freeport Indonesia akan habis pada 2041.

"Karena 2041 selesai (IUPK Freeport), kalau tidak siapa yang mengelolanya? Nah dalam perpanjangannya nanti akan kita urus sebelum pemerintahan selesai," kata Bahlil saat memberikan Kuliah Umum di IPDN, Jawa Barat yang disiarkan Youtube BKPM, Kamis (11/7/2024).

Bahlil juga mengatakan, Indonesia akan kembali mengakuisisi saham Freeport sebesar 10 persen. Saat ini, Indonesia sudah mengantongi 51,2 persen saham PTFI.

Baca juga: Bahlil: Smelter Freeport di Gresik Akan Hasilkan 60 Ton Emas Murni

"Itu kita tambah saham 10 persen. Jadi total saham negara Freeport itu sebesar 61 persen," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif memastikan izin operasi PT Freeport Indonesia (PTFI) diperpanjang hingga 2061.

Adapun izin usaha pertambangan khusus (IUPK) Freeport bakal berakhir pada 2041 mendatang. Maka dengan perpanjangan ini, izinnya akan bertambah 20 tahun.

Menurut Arifin, perpanjangan izin tersebut mempertimbangkan kebutuhan pasokan bijih tembaga untuk smelter, sehingga ada kepastian proses smelting tetap terjaga.

"Iya (diperpanjang) 2061. Karena begini, dia (Freeport) bangun smelter, kapasitasnya besar, baik yang baru maupun eksistingnya. Jadi memang membutukan kepastikan pasokan ore (bijih)-nya," ujarnya saat di JCC Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).

Ia menjelaskan, jika Freeport hanya mengandalkan cadangan pasokan bijih yang ada saat ini, maka produksinya kemungkinan menurun sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

Maka dari itu, Freeport harus melakukan eksplorasi lanjutan pada wilayah kerjanya guna memenuhi kebutuhan bijih untuk smelter. Saat ini Freeport sendiri memiliki dua smelter yang berlokasi di Gresik, Jawa Timur.

"Kalau dengan mengandalkan ore yang sekarang ini, kemungkinan dia produksinya akan turun. Dia rugi kan," kata dia.

"Jadi memang dengan adanya itu (perpanjangan izin), dia akan mengalokasikan anggaran untuk melakukan eksplorasi di daerah kerjanya. Sehingga bisa memastikan nanti 2061 smelternya itu bisa terjamin pasokannya," lanjut Arifin.

Kebijakan mengenai perpanjangan IUPK Freeport hingga 2061 tersebut akan difasilitasi melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Arifin belum bisa memastikan kapan pastinya revisi tersebut rampung, hanya saja dia mengungkapkan prosesnya sudah berada di Kementerian Sekretariat Negara.

"Ini kan masih ada di Setneg. Kita tunggu saja," kata dia.

Baca juga: Smelter Terbesar di Dunia Freeport Indonesia di Gresik Resmi Beroperasi