pattonfanatic.com

Pemerintah Klaim Atasi Masalah Tumpang Tindih Lahan Seluas 19,9 Juta Hektar

Menteri Koordinator bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartartarto
Lihat Foto

JAKARTA, - Pemerintah terus berupaya mengatasi permasalahan tumpang tindih lahan yang kerap memicu permasalahan konflik agraria. Salah satu langkah yang dilakukan ialah melalui Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy (OMP).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan, melalui OMP, pemerintah telah menyelesaikan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang sebesar 19,97 juta hektar (ha) dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

"Yaitu dari 77,38 juta hektar di 2019 berhasil diturunkan menjadi 57,41 juta hektar di 2024," kata dia dalam acara One Map Policy (OMP) Summit 2024 di Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Baca juga: Program Mina Padi di Sungai Rebo Banyuasin, Ubah Lahan Pasang Surut jadi Pertanian Terintegrasi

Lebih lanjut Airlangga bilang, Kebijakan Satu Peta telah berhasil mengkompilasikan 151 peta tematik dari 23 kementerian/lembaga di 38 provinsi. Kompilasi ini dinilai berperan penting menciptakan satu standar referensi basis data geoportal yang terunifikasi untuk mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan nasional.

"Pemerintah berkomitmen menyelesaikan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang melalui kegiatan sinkronisasi, untuk memberikan kepastian hukum, peningkatan iklim investasi, dan pemerataan ekonomi berkeadilan," tutur Airlangga.

Airlangga memastikan kebijakan ini akan dilanjutkan pada periode pemerintahan mendatang. OMP disebut tetap menjadi program kerja K/L, ketersediaan akses, dan keterbukaan pada data dan informasi.

Baca juga: Lahan Bekas Galian Tambang di Kaltim Berpotensi Jadi Tujuan Wisata Sekitar IKN

Adapun saat ini sedang disusun White Paper One Map Policy Beyond 2024 yang memuat usulan rekomendasi keberlanjutan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pasca 2024. Dokumen itu mencakup aspek penguatan dasar hukum penyelenggaraan Kebijakan Satu Peta, perwujudan serta pemutakhiran peta tematik dan peta dasar skala besar.

Selain itu juga dibahas aspek penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang, peningkatan teknologi dan infrastruktur Geoportal Kebijakan Satu Peta, peningkatan ketersediaan dan kapasitas SDM Geospasial, serta penguatan, kolaborasi dan optimalisasi anggaran.

"Geoportal Kebijakan Satu Peta digunakan untuk kegiatan Berbagi Pakai Data dan Informasi Geospasial, yang secara luas telah dimanfaatkan dengan baik oleh K/L dan Pemda," ucap Airlangga.

Baca juga: Melalui Program Kesatria, Petani di OKI Berhasil Panen Padi Gogo di Lahan Sawit

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat