Batal Diakuisisi BTN Syariah, Bank Muamalat Akui Belum Kantongi Informasi Resmi

JAKARTA, - Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN Syariah dipastikan batal mengakuisisi PT Bank Muamalat Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk mengakui belum mendapatkan informasi resmi soal kelanjutan proses perkawinan dua entitas keuangan syariah tersebut.
Corporate Secretary PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Hayunaji mengatakan, hingga saat ini, pihaknya belum menerima informasi resmi terkini terkait rencana merger antara Bank Muamalat dengan BTN Syariah.
"Hal ini merupakan ranah dari Badan Pengelolan Keuangan Haji (BPKH) selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP) Bank Muamalat, dan kami akan mengikuti arahan dari PSP," kata dia kepada , ditulis Jumat (11/7/2024).
Baca juga: BTN Siapkan Dana hingga Rp 6 Triliun buat Modal BTN Syariah
Ia menambahkan, merger merupakan salah satu aksi korporasi yang bersifat non-organik yang terpisah dari kegiatan organik atau bisnis sehari-hari (business as usual).
Dengan demikian, Hayunaji menjelaskan, hal ini tidak berdampak dan tidak mengganggu kegiatan bisnis baik kegiatan bisnis maupun operasional Bank Muamalat.
"Kami senantiasa fokus pada kepentingan nasabah dan pemegang saham, khususnya dalam melayani aktivitas perbankan sehari-hari dengan mengedepankan tata kelola yang baik dan sesuai peraturan yang berlaku," terang dia.
Baca juga: Merger BTN Syariah dan Bank Muamalat Diduga Terkendala Kesepakatan Valuasi
Sebelumnya, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN dipastikan batal mengakuisisi PT Bank Muamalat Indonesia.
Hal ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama BTN, Nixon L.P. Napitupulu.
Dalam gelaran Rapat Dengara Pendapat Komisi VI DPR RI, Nixon mengatakan, perseroan tidak akan melanjutkan proses akuisisi Bank Muamalat.
Namun demikian, Nixon tidak membeberkan alasan batalnya aksi korporasi tersebut.
"Kami tidak akan meneruskan aksi akuisisi Bank Muamalat dengan berbagai alasan yang bisa kami sampaikan pada saat (rapat) tertutup, kami tidak akan meneruskan," ujar dia, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (8/7/2024).
Baca juga: Menakar Kemungkinan BTN Syariah Alihkan Haluan Akuisisi ke Bank Victoria Syariah
Lebih lanjut Nixon bilang, keputusan itu memang belum diumumkan perseroan melalui keterbukaan informasi.
Akan tetapi, keputusan itu telah disampaikan kepada pemegang saham utama perseroan, yakni pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Kami juga sudah konsul ke pemegang saham dalam hal ini Pak Menteri (BUMN) dan Wamen dan kami juga sampaikan ke OJK," kata Nixon.
Terkini Lainnya
- Ingat, Tarik Tunai EDC BCA Kini Dikenakan Biaya Rp 4.000
- Modal Asing Masuk Indonesia Rp 1,452 Triliun dalam Sepekan
- Cara Beli Token Listrik Diskon Februari 2025 di BCA Mobile dan ATM BCA
- BI Perkirakan Penurunan Suku Bunga The Fed Hanya Terjadi Sekali pada 2025
- Luhut: Dari Rp 500 Triliun Anggaran Bansos, Hanya Separuh yang Sampai ke Tangan yang Berhak
- OJK Gandeng BPS Gelar Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2025
- Apa Saja Bansos yang Cair Bulan Februari 2025? Berikut Daftarnya
- Prabowo Berikan Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah bagi Pekerja, Simak Ketentuannya
- Erick Thohir Tunjuk Mayjen TNI Aktif Jabat Dirut Bulog
- Harga Emas di Pegadaian Terbaru Hari Ini 8 Februari 2025
- Mengenal JS Saving Plan, Produk Gagal Jiwasraya yang Menjerat Dirjen Anggaran
- Usai Dipecat PT Timah, Weni Colek Akun Gerindra dan Sindir Warganet
- Langkah Besar Amman Mineral untuk Energi Bersih, LNG Gantikan Batu Bara di Tambang
- Aturan Baru bagi BPR: Makin Sehat, tapi Bagaimana dengan UMKM?
- Akses Internet Cepat Penting untuk Bantu Kelancaran Bisnis, Ini Solusi Telkom
- Luhut: Dari Rp 500 Triliun Anggaran Bansos, Hanya Separuh yang Sampai ke Tangan yang Berhak
- Bertemu Asisten Menkeu AS, Kadin Bahas Potensi Investasi EBT di RI
- Kepastian Pasokan Gas Jadi Tantangan Terbesar Program HGBT
- 9 Tugas Bank Sentral Paling Pokok dan Penerapannya
- Airlangga Jawab Kabar Prabowo Mau Naikkan Rasio Utang Jadi 50 Persen
- ASDP Dapat Penghargaan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2024 dari Kemenhub