Beda dari Luhut, Menteri ESDM Sebut Tak Ada Pembatasan Beli BBM Subsidi mulai 17 Agustus
JAKARTA, - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif buka suara terkait rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi pada 17 Agustus 2024.
Rencana pembatasan tersebut sebelumnya diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Berbeda dengan Luhut, Arifin justru menyebut tak ada pembatasan pembelian BBM subsidi pada 17 Agustus 2024. Ia bilang, belum ada perubahan kebijakan terkait penyaluran BBM subsidi.
"Enggak, enggak ada batas-batas di 17 Agustus," ujarnya saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (12/7/2024).
Baca juga: Menko Airlangga Sebut Tidak Ada Rencana Kenaikan Harga BBM Subsidi
Menurut Arifin, dalam mendorong penyaluran BBM subsidi tepat sasaran, pemerintah tengah mempertajam data para pengguna. Pendataan pada sistem Pertamina pun masih berlanjut.
"Semuanya harus terdaftar, datanya lagi disiapin untuk bisa dipertajam lagi," kata dia.
Saat ini pemerintah pun masih memproses revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM.
Arifin bilang, revisi beleid itu masih dalam pembahasan di antara tiga menteri yaitu Kementerian ESDM, Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan. Skema pembatasan nantinya akan diatur lebih lanjut melalui peraturan menteri (Permen). Pada Permen ini bakal diatur terkait jenis kendaraan yang bisa menggunakan BBM subsidi.
"Nanti kita ajuin melalui Permen, kan memang harus tepat sasaran, mana yang memang bisa, kendaraannya jenis apa," ucap Arifin.
Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menyebut pemerintah bakal membatasi pembelian BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024.
Hal itu dilakukan sebagai upaya mendorong penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran, serta dapat menghemat anggaran negara.
"Sekarang Pertamina sudah menyiapkan, kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi," ujar Luhut dalam unggahan Instagramnya @luhut.pandjaitan, dikutip Rabu (10/7/2024).
Pernyataan terkait pembatasan penyaluran BBM subsidi itu muncul ketika Luhut membahas defisit APBN 2024 yang diperkirakan bakal lebih besar dari target yang telah ditetapkan.
Menurutnya, ada banyak inefisiensi yang terjadi di berbagai sektor. Maka dari itu, dengan memperketat ketentuan pembelian BBM subsidi diharapkan akan membantu penghematan anggaran.
Baca juga: Momen Pembatasan Pembelian BBM Subsidi Dinilai Tidak Tepat
Terkini Lainnya
- IHSG Diperkirakan Bakal Melemah Awal Pekan Ini, Simak Analisis dan Rekomendasi Sahamnya
- IHSG Masih Ditopang Sektor Keuangan dan Kesehatan, Simak Rekomendsi Saham IPOT
- Wacana Subsidi Tiket KRL Berbasis NIK dan AI, Sudah Sampai Mana Pembahasannya?
- Kinerja Wall Street Masih Dibayangi Laporan Tenaga Kerja AS
- Dalam 5 Tahun, Transformasi Digital Ferizy Jadi Salah Satu Pencapaian Terbesar ASDP
- PGN Incar Peluang Pemanfaatan Gas Andaman di Ajang IAF 2024
- [POPULER MONEY] Kata OJK soal Gaji Pekerja Dipotong buat Dana Pensiun | Avtur RI Termahal Se-Asia Tenggara? Ini Kata Pertamina
- Apa Itu NPL atau Non-Performing Loan?
- OJK Luruskan Kabar Dana Pensiun Tak Bisa Dicairkan 10 Tahun
- Pendapatan Asli Daerah APBN Provinsi DKI Jakarta yang Terbesar
- 4 Sumber Pendapatan Asli Daerah dan Pengelompokannya Sesuai UU
- Indodax Sebut Harga Bitcoin Berpotensi Lampaui Ekspektasi Bulan Ini
- Beragam Contoh Pendapatan Asli Daerah dan Pengelompokannya
- INKA Targetkan Pabrik Kereta di Banyuwangi Beroperasi Penuh Tahun Depan
- 4 Sumber Yang Dikategorikan dalam PAD Pendapatan Asli Daerah
- Jadi Korban Pencurian Data Pribadi untuk Pinjaman, Ini Langkah yang Perlu Dilakukan
- Daftar Kereta Api Paling Banyak Angkut Penumpang pada Semester I-2024
- Soal Isu "Markup" Impor Beras Bulog, Ini Respons Perusahaan Asal Vietnam
- Pengusaha Minta Pemerintah Kompak Benahi Aturan Impor
- Tujuan Bank Sentral: Tujuan Tunggal dan Tujuan Umum