pattonfanatic.com

Kemenperin: Partisipasi RI dalam Rantai Pasok Global Turun Selama 17 Tahun

Ilustrasi ekspor.
Lihat Foto

JAKARTA, - Direktur Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Syahroni Ahmad mengatakan, partisipasi Indonesia dalam rantai pasok global atau Global Value Chain (GVC) mengalami penurunan selama periode 2000 sampai 2017 atau selama 17 tahun terakhir.

Roni mengatakan, penurunan partisipasi Indonesia dalam rantai pasok global ini terjadi pada dua sektor yaitu forward GVC dan backward GVC.

Forward GVC adalah nilai tambah domestik dengan cara mengekspor produk intermediate ke negara lain sehingga produksi dilakukan di negara tujuan ekspor.

Baca juga: Koperasi di Jabar Didorong Naik Kelas, Masuk Rantai Pasok Industri Besar

Ilustrasi ekspor.PIXABAY/THANASIS PAPAZACHARIAS Ilustrasi ekspor.

Sementara backward GVC adalah Indonesia melakukan impor bahan baku, bahan antara, dan produk-produk antara kemudian bahan baku tersebut diolah di dalam negeri sehingga menjadi barang jadi, kemudian baru diekspor.

"Pada tahun 2000, rasio partisipasi forward GVC Indonesia mencapai 21,5 persen, yang kemudian turun menjadi 12,9 persen di tahun 2017, jadi selama 17 tahun. Selama periode yang sama, rasio partisipasi backward GVC Indonesia juga turun dari 16,9 persen pada tahun 2000 menjadi 10,1 persen tahun 2017," kata Roni di kantor Kemenperin, Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Roni menjelaskan, saat ini Indonesia masih banyak berpartisipasi di sektor hulu dalam rantai pasok global sehingga rasio partisipasi forward GVC lebih tinggi dibandingkan backward GVC.

"Hal inilah yang membedakan bagaimana negara maju dan negara berkembang terlibat dalam sebuah rantai pasok global, di mana negara maju lebih banyak berkontribusi pada aspek nilai tambah sentral desain, pemasaran, dan jasa," ujarnya.

Baca juga: 5 Tren Digitalisasi Rantai Pasok Perusahaan untuk Genjot Pendapatan

Berdasarkan hal tersebut, Roni mengatakan, upaya meningkatkan keterlibatan Indonesia dalam rantai pasok global bisa dilakukan dari pemerintah dan pelaku usaha.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat