Anggaran Terbatas, Program Makan Siang Gratis Dijalankan secara Fleksibel
JAKARTA, - Program makan siang gratis, atau makan bergizi, untuk anak sekolah dipastikan mulai dijalankan pada 2025. Rencananya, program andalan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka itu bakal mendapat pagu anggaran Rp 71 triliun dalam APBN 2025.
Angka pagu anggaran itu sebenarnya lebih kecil dari angka perhitungan yang sempat disampaikan oleh Tim Pakar Prabowo Gibran. Semula, tim itu memprediksi kebutuhan anggaran program makan siang gratis pada tahun pertama mencapai kisaran Rp 100 triliun hingga Rp 120 triliun.
Oleh karenanya, terdapat kabar yang menyebutkan, pemerintahan Prabowo-Gibran bakal menyesuaikan angka alokasi anggaran program makan bergizi bagi setiap anak. Pada awalnya, alokasi program makan siang gratis ditetapkan sebesar Rp 15.000 per anak. Namun, angka itu dikabarkan bisa saja diubah menjadi lebih rendah.
Baca juga: Anggaran Makan Siang Gratis Rp 71 Triliun Masuk ke APBN 2025, Dari Mana Asalnya?
Merespons kabar tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, program makan siang gratis memang bakal dilaksanakan secara fleksibel. Pelaksanaan program itu bakal mengikuti pagu anggaran yang dialokasikan dalam APBN.
"Dalam RAPBN (anggaran makan bergizi) masih sama, namun nanti implementasi punya fleksibilitas," kata dia ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (16/7/2024).
Adapun kabar mengenai anggaran makan bergizi per anak berpotensi turun disampaikan oleh Ekonom Verdhana Sekuritas, Heriyanto Irawan. Ia mengatakan, kabar itu didapat setelah bertemu dengan Tim Sinkronisasi Prabowo-Gibran.
"Tugasnya presiden terpilih ke tim ekonominya itu memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa enggak diturunin lebih hemat dari Rp 15.000 mungkin ke Rp 9.000, ke Rp 7.500 kah? kira kira begitu," kata dia dalam acara Market Outlook 2024, yang disiarkan lewat kanal YouTube.
Baca juga: Uni Eropa: Program Makan Siang Gratis Efektif Memastikan Ketahanan Pangan, tapi...
Ia menyadari, efisiensi itu diperlukan agar program makan bergizi dapat dilakukan secara bertahap dengan anggaran yang telah disediakan. Menurutnya, efisiensi itu menjadi suatu langkah yang "tidak buruk" jika ingin menjaga keberlanjutan APBN.
"Kita bisa pahami kalau sebagai politisi tentu beliau (Prabowo) mau programnya itu menyentuh sebanyak mungkin," ucapnya.
Sebagai informasi, Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran memastikan, program makan bergizi gratis bakal dilaksanakan secara bertahap, di mana anggaran tahun depan yang disiapkan sebesar Rp 71 triliun. Namun demikian, tim itu belum memberikan rincian dari pelaksanaan program dan anggaran tersebut.
Baca juga: Sorotan Bank Dunia Terhadap Program Makan Siang Gratis
Terkini Lainnya
- Cara Mudah Transfer Uang dari BRI ke Bank Lain dengan BI Fast
- Pertamina dan Vale Indonesia Kerja Sama Penyediaan Bahan Bakar Ramah Lingkungan
- BFI Finance Tawarkan KPR "Fixed Rate" 10 Tahun untuk Konsumen
- Ditemani Thomas Djiwandono, Sri Mulyani Laporkan Perkembangan APBN ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto
- Rombak Direksi Bulog, Erick Thohir Angkat Wahyu Suparyono Jadi Dirut
- AP I dan AP II Resmi Gabung, Jadi Angkasa Pura Indonesia
- Menteri Basuki Sebut Jokowi Akan Berangkat ke IKN Kamis
- Cara Mendapatkan Diskon Tiket Reduksi bagi Dosen dan Alumni Undip
- Tak Hanya Jalur Laut, Penyelundupan Benih Lobster Kini Marak lewat Udara
- Selama 2024 Negara Rugi Rp 260 Miliar Akibat Penyelundupan Benih Lobster
- Jelang Jokowi Berkantor di IKN, Menteri PUPR "Update" Pembangunan Landasan Pacu Bandara IKN hingga Gedung Kementerian
- Pemerintah Akan Bentuk Komite Khusus Pengganti Satgas BLBI
- Daftar Kereta Tarif Go Show dari Yogyakarta, Harga, dan Rutenya
- Cerita Bos BCA Gunakan AI Buat Jaring Nasabah dan Kredit
- BUMN Bio Farma Buka Lowongan Kerja Besar-besaran, Simak Kualifikasinya
- Cara Daftar BRImo untuk Nasabah Baru Tanpa Perlu ke Bank
- Cara Transfer ShopeePay ke DANA, GoPay, dan OVO
- Pemerintah Kantongi Rp 10 Triliun dari Lelang 7 Seri SBSN
- Cara Mendapatkan PIN Prioritas KRL bagi Ibu Hamil
- Dampak Pembatasan BBM Subsidi Perlu Dilihat Secara Luas, Mengapa?