pattonfanatic.com

JAKARTA, - Pemerintah memperluas implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Mineral dan Batubara (Simbara) untuk kegiatan pertambangan nikel dan timah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Simbara yang telah diluncurkan sejak 2022 untuk kegiatan batu bara telah berkontribusi positif bagi setoran kas negara.

Menurutnya, implementasi Simbara turut mendukung realisasi setoran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari komoditas mineral dan batu bara (minerba) dapat melampaui target pada 2022 dan 2023, tepatnya sebesar Rp 183,5 triliun dan Rp 172,9 triliun.

"Jadi ini adalah sesuatu yang sangat bagus. Terima kasih atas sinerginya yang menghasilkan upaya untuk menjaga penerimaan negara yang sangat-sangat kunci," tutur dia, dalam Launching dan Sosialisasi Implementasi Komoditas Nikel dan Timah melalui Simbara, di Gedung Kemenkeu, Senin (22/7/2024).

Baca juga: Gagalkan Tambang Ilegal hingga Tagih Utang Pengusaha, Simbara Tambah Setoran Negara Rp 7,1 Triliun

Bendahara negara pun menyampaikan terima kasihnya kepada seluruh pihak terkait, terutama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan atas dukungan dari pelaksanaan Simbara.

"Pak Luhut yang sangat berapi-api dan sangat bersemangat sejak awal waktu beliau mendapatkan briefing mengenai dibangunnya Sistem Informasi Mineral Batubara," tuturnya.

Lewat Simbara, Sri Mulyani bilang, pemerintah dapat meminimalisir potensi "kebocoran" pendapatan negara, dengan mengintegrasikan 50 dokumen perizinan yang sebelumnya tersebar di 6 kementerian dan lembaga (K/L).

"Pengusaha tidak bisa, kemudian oh kalau kementerian ini kayaknya kuat, kita pergi ke kementerian lain yang masih bisa dilobi," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bilang, implementasi Simbara juga dapat meminimalisir praktik korupsi, dengan mensinergikan sistem-sistem terkait kegiatan hulu pertambangan.

"Jadi ini kerjaan kita rame-rame, tidak ada satu pun yang paling hebat," katanya.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menyebutkan, Simbar yang mengintegrasikan layanan dari hulu hingga hilir kegiatan pertambangan itu telah menambah pendapatan negara sebesar Rp 7,1 triliun sejak diluncurkan pada 2022 lalu.

"Simbara secara khusus kami laporkan telah memberikan capaian langsung dan signifikan untuk penerimaan negara," ujar Isa.

Isa merinci, tambahan pendapatan itu berasal dari keberhasilan pencegahan atas praktik tambang ilegal atau ilegal mining sebesar Rp 3,47 triiun.

Kemudian, terdapat tambahan penerimaan negara dari data analitik dan juga profil risiko pelaku usaha sebesar Rp 2,53 triliun, serta penyelesaian piutang pengusaha dari penerapan Automatic Blocking System (ABS), yakni sebesar Rp 1,1 triliun.

"Hingga saat ini Simbara telah berhasil menyelaraskan 10 sistem independen yang tadinya tersebar di 6 kementerian dan lembaga dan memberikan beberapa dampak positif," ucapnya.

Baca juga: Minta Simbara Timah dan Nikel Segera Jalan, Luhut: Jangan Ragu-ragu, Hajar Saja