Pulang dari Timur Tengah, Luhut Lapor Jokowi dan Prabowo soal "Family Office"
JAKARTA, - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengaku telah mempelajari penerapan family office di Dubai dan Abu Dhabi. Hasil 'belajar' itu pun dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
Hal itu diungkapkannya saat menjadi pembicara dalam acara Launching dan Sosialisasi Implementasi Komoditas Nikel dan Timah Melalui Simbara di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (22/7/2024).
Luhut mengatakan, kunjungannya ke Timur Tengah itu bersama lembaga terkait seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Saya baru kembali dari Abu Dhabi dan Dubai, saya melaporkan kepada Bapak Presiden Jokowi dan Presiden Terpilih tadi malam, masalah family office dan family business," ujar Luhut.
Baca juga: Tarik Dana Orang Super Kaya dengan Family Office Tidak Hanya soal Beri Pemanis
Dia menuturkan, hal yang dia pelajari dari sana adalah pemberian kepastian hukum kepada orang super kaya yang menaruh dananya di Indonesia.
Luhut bilang, kepastian hukum salah satunya dapat diberikan dengan menempatkan hakim internasional pada pengadilan abitrase. Hal ini membuat keputusan yang ditetapkan hakim tak bisa diajukan banding.
"Satu hal yang saya pelajari menarik adalah kepastian hukum. Jadi saya lapor ke Pak Presiden, saya bilang sederhana rupanya. Ya pengadilan abitrase itu hakimnya dari luar, internasional yang certified," ungkapnya.
"Jadi ketika diputuskan A, ya sudah A. Enggak ada lagi, banding-banding. Kalau ada banding-banding lagi, itu sumbernya main-main terus. Jadi kalau itu terjadi, legal certainty-nya itu akan terjadi di negeri kita," lanjut Luhut.
Selain itu, pembentukan family office dibarengi pula dengan pemberikan insentif fiskal dari pemerintah, yang saat ini sedang dikaji oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Dengan kepastian hukum dan insentif tersebut, Luhut yakin ada banyak orang kaya di dunia yang ingin menaruh dananya di Indonesia. Masuknya dana itu maka akan memberikan keuntungan.
Sebab selain berdampak pada peningkatan cadangan devisa, orang kaya yang menyimpan dana di Indonesia juga diharuskan berinvestasi di dalam negeri sehingga terjadi penciptaan lapangan kerja.
"Bukan kita tidak dapat untung, ada untungnya. Paling tidak uang itu masuk ke dalam sistem keuangan kita, akan memperkuat cadangan devisa. Dan dia harus investasi, dari investasi itu dia kasih pajak, lapangan kerja dan sebagainya," papar Luhut.
Baca juga: Wanti-wanti Para Ekonom soal Upaya Pemerintah Bidik Dana dari Family Office
Terkini Lainnya
- Harga Emas Antam Hari Ini Senin 30 September 2024, Naik Rp 3.000
- Perkuat Posisi di Internasional, Pupuk Kaltim Borong Penghargaan di IQPC Manila 2024
- Telkom Hadirkan BigBox, Gunakan AI untuk Masa Depan Digital Lebih Cerdas
- UNTR Bakal Bagi Dividen Interim Rp 667 Per Saham, Ini Jadwalnya
- Kembali Singgung Hilirisasi Rumput Laut, Luhut: Potensi Ekonominya Bisa Lampaui Sektor Lain
- Harga Bahan Pokok Senin 30 September 2024, Semua Bahan Pokok Naik, Kecuali Daging Sapi Murni
- IHSG Diprediksi Menguat di Awal Pekan, Ini Analisis dan Rekomendasi Sahamnya
- Wall Street Diproyeksikan Akhiri September dengan Hasil Positif
- [POPULER MONEY] 80 TKA China Diduga Terlibat Curi 774 Kg Emas di Kalimantan | Utang Pemerintah Turun pada Agustus 2024
- Anak Usaha Telkom Perkuat Ekosistem Bisnis Hiburan Digital RI lewat Inovasi dan Kolaborasi
- Asosiasi: Kemasan Polos Bisa Lemahkan Industri Rokok Elektrik Dalam Negeri
- Cara Beli Tiket Kereta Bandara via Access by KAI
- Cara Mengisi Saldo DANA dari BCA, Mudah dan Praktis
- Pemerintahan Jokowi Bangun 1.731 Km Jalur Kereta Selama 2015-2024
- Ada 53.000 Orang Jadi Korban PHK Januari-September 2024, Jateng Terbanyak
- Tambang Batu Bara hingga Timah "Dipelototi" Simbara, Sri Mulyani: Pak Luhut Paling Berapi-api
- Tumbuhkan Ekosistem Ekonomi Digital Indonesia, Lazada dan Berkat Jadikan Mitra Kurir sebagai Agen Perubahan
- BUMN Asabri Buka Lowongan Kerja untuk D4-S1, Simak Persyaratannya
- Cara Buka Rekening Jenius dan Syaratnya
- Di ASEAN, Hanya Indonesia yang Belum Punya Aturan Asuransi Wajib Kendaraan