Jokowi Wariskan "Tumpukan" Utang ke Prabowo, Menko Airlangga: Yang Penting Dijaga...
JAKARTA, - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal mewariskan utang yang "menumpuk" ke pemerintahan Presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Hal itu dikhawatirkan dapat mengganggu kinerja pemerintahan Prabowo, sebab ruang kebijakan fiskal menjadi semakin terbatas.
Meskipun demikian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartato mengatakan, utang pemerintah memang akan ditanggung oleh pemerintah selanjutnya.
"Ya kalau utang itu kan selalu di-carry over," kata dia, di Gedung Perpusnas, di Jakarta, Selasa (23/7/2024).
Menurutnya, yang menjadi penting adalah pemerintah dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar cicilan utang serta bunga utang kepada para investor dan kreditur.
"Yang penting utang itu dijaga pembayarannya, lancar dan Indonesia tidak pernah telat bayar utang," ujarnya.
Baca juga: Besaran Utang Pemerintah kepada Jusuf Hamka yang Tak Kunjung Dibayar
Sebagai informasi, posisi utang pemerintah sampai dengan Mei 2024 mencapai Rp 8.350,02 triliun, meningkat sekitar Rp 14,59 triliun dari bulan sebelumnya sebesar Rp 8.338,43 triliun.
Kenaikan itu diikuti dengan rasio utang terhadap PDB yang meningkat, yakni dari 38,64 persen pada April 2024, menjadi sebesar 38,71 persen.
Selain posisi utang yang terus meningkat, pemerintahan Prabowo juga akan menghadapi fenomena utang jatuh tempo yang menumpuk hingga 2027.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), nilai utang yang bakal jatuh tempo hingga 3 tahun ke depan mencapai sekitar Rp 2.837 triliun.
Baca juga: Bahaya Wacana Kenaikan Rasio Utang Pemerintah, Pajak Bisa Tambah Naik
Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Akhmad Akbar Susamto menilai, kombinasi dari posisi dan profil jatuh tempo yang menumpuk bakal berdampak terhadap kinerja fiskal pemerintahan ke depan.
"Ketika pemerintah berutang untuk menutup defisit tadi kita perlu ingat, utang itu enggak gratis, utang itu ada biayanya," ucap dia.
Terkini Lainnya
- Tujuh Direksi dan Komisaris NET TV Mengundurkan Diri
- Diisukan Jadi Menkeu Selanjutnya, Ini Kata Menkes Budi Gunadi Sadikin
- TEI 2024 Jadi Ajang Mencari Partner Dagang dan Memperluas Pasar
- Menteri PUPR Pastikan Apartemen Siap Huni jika ASN Pindah ke IKN Januari 2025
- Jokowi: Kopi, Kakao, Lada, dan Nilam Jangan Diekspor "Mentah"
- TOBA Divestasi 2 PLTU, Kejar Target Netralitas Karbon pada 2030
- Tampik Persepsi "Pelit", Sri Mulyani: Masalah Selektivitas dan Kualitas
- Program Makan Bergizi Gratis Telan Anggaran Rp 1,2 Triliun Per Hari Ketika Beroperasi Penuh
- Pasar Kripto Bersiap Tunggu Pemangkasan Suku Bunga AS
- Pelabuhan Sorong Berpotensi Jadi Pintu Masuk 7 Komoditas Barang Impor
- Jadwal Lengkap Seleksi PPPK 2024
- Komitmen Investasi Belum Dipenuhi, Apple Tak Boleh Jual iPhone 16 di Indonesia
- Menpan-RB Setujui Usulan Kenaikan Tunjangan Hakim, Selanjutnya Diproses Istana
- Lowongan Kerja PT Astra Honda Motor untuk S1, Simak Kualifikasinya
- Ini Upaya PLN IP untuk Mencapai "Net Zero Emission" pada 2060
- Masuki "Abad Asia", Jokowi Sebut Indonesia Jadi Negara "Superpower" Ekonomi Baru
- Menpan-RB Setujui Usulan Kenaikan Tunjangan Hakim, Selanjutnya Diproses Istana
- Jokowi Perintahkan ASN Pindah ke IKN mulai Januari 2025
- Manfaatkan Layanan Indibiz by Telkom, UKM Daerah Bisa Pantau Asetnya dari Jarak Jauh
- Sistem Produksi Pangan di Simpang Jalan
- Dari Elevator, Hoist Crane, hingga Dumbwaiter, Triniti Bangunindo Perkasa Hadirkan Solusi Cerdas Pengangkutan Barang
- KPPI Selidiki Produk Impor "Expansible Polystyrene" dari Taiwan, China, dan Vietnam
- B40 Diuji Coba untuk Kereta Api Selama 1.200 Jam