pattonfanatic.com

JAKARTA, - Staf Khusus (Stafsus) III Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga buka suara terkait fenomena pengangkatan sejumlah orang "dekat" Presiden terpilih, Prabowo Subianto, menjadi komisaris BUMN.

Pengangkatan sejumlah orang terdekat Prabowo sendiri memang tengah menjadi sorotan, sebab fenomena itu terjadi meskipun Prabowo belum resmi dilantik sebagai presiden.

Arya menjelaskan, diangkatnya sejumlah orang terdekat Prabowo sebelum pelantikan presiden merupakan bagian dari proses transisi pemerintah yang berkelanjutan.

"Baru kali ini lah pemerintahan kita tidak putus, ini namanya berkesinambungan, baru kali ini loh," kata dia, ditemui di Pos Bloc Jakarta, Rabu (24/7/2024).

"Jamannya Bung Karno ke Pak Harto itu putus banget, dari Pak Harto ke Habibie itu reformasi, Habibie ke Gus Dur itu putus juga, Gus Dur ke Megawati putus juga, dari Megawati ke SBY putus juga, dari SBY ke Pak Jokowi putus juga," sambung Arya.

Baca juga: Keponakan Prabowo Jadi Wamenkeu, Pengamat: Kesempatan Sri Mulyani Jadi Menkeu Semakin Kecil..

Adapun pengangkatan orang terdekat Prabowo dinilai selaras dengan penetapan manajemen BUMN selama ini, di mana menteri BUMN bakal menunjuk individu dengan arah kebijakan selaras dengan pemerintah.

"Jadi wajar saja apa-apa yang berhubungan dengan pemerintah itu," tuturnya.

Selain itu, Arya bilang, sejak Erick Thohir menjabat sebagai Menteri BUMN, posisi komisaris perusahaan pelat merah sudah kerap ditempati oleh individu-individu yang dekat dengan politik.

Baca juga: Profil Andi Arief, Politikus Demokrat yang Jadi Komisaris PLN

Meskipun demikian, Arya mengklaim, kinerja BUMN dapat tetap terjaga, ditunjukan dengan setoran dividen total BUMN yang mencapai Rp 81,2 triliun pada tahun buku 2023.

"Angkanya jelas, jamannya Bu Rini (Menteri BUMN 2014-2019) setelah selesai 2019 itu Rp 44 triliun, sekarang Rp 81 triliun, bagus enggak? Ya bagus," tutur Arya.

"Artinya kita sudah membuktikan walaupun komisarisnya ada unsur politiknya, ternyata kinerja BUMN-nya mantap, kinclong," sambung Arya.

Lebih lanjut Arya menyebutkan, operasional BUMN sendiri tidak terlepas dari politik, sebab berbagai kebijakan dan pelaporan hasil kinerja melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Jangan politik itu dianggap negatif," ucap Arya.

Baca juga: Prabu Revolusi Jadi Komisaris Kilang Pertamina Internasional

Sebagai informasi, per satu relawan yang mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 ditunjuk menjadi komisaris BUMN.

Penunjukan tersebut dilakukan jelang masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berakhir pada 20 Oktober 2024.

Dilansir dari , masuknya relawan Prabowo-Gibran ke holding BUMN dinilai sebagai bentuk balas budi Jokowi kepada pihak-pihak yang sudah memenangkan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden periode 2024-2029.

Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, yang mengkritisi penunjukan sejumlah petinggi Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menjadi komisaris BUMN.