pattonfanatic.com

- Staf Khusus III Menteri Badan Usaha Milik Negara Arya Sinulingga menyebutkan penunjukan komisaris baru yang berasal dari partai politik pada beberapa BUMN tidak akan mempengaruhi kinerja baik yang sudah dicapai.

"Waktu awal Pak Erick (Erick Thohir), ada nggak partai-partai politik komisarisnya? Banyak (komisaris BUMN dari politikus), tapi kinerjanya bagus nggak? Kan bagus, dividen dari Rp 42 triliun sekarang Rp 84 triliun, kan sudah jelas itu," ujar Arya ditemui di Jakarta, dikutip dari Antara, Sabtu (27/7/2024).

Arya menjelaskan, BUMN merupakan perusahaan yang berjalan mengikuti arah kebijakan pemerintah, sehingga tidak akan terlepas pada urusan politis.

Dalam setiap aksi korporasi, BUMN harus meminta persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), mulai dari merger, penjualan sebagian saham perusahaan atau IPO hingga penambahan modal.

Baca juga: Pengangkatan Komisaris BUMN: Antara Transparansi dan Kontroversi

"BUMN nggak pernah terlepas dari politik, karena ketika mau merger lapor ke DPR, kalau swasta ada lapor DPR? Mau bikin holding lapor DPR, swasta nggak ada kayak gini, dan itu adalah politik. Jangan politik itu dianggap negatif, positif itu," kata Arya.

Diketahui, Menteri BUMN Erick Thohir baru saja mengangkat Fauzi Baadilla sebagai Komisaris PT Pos Indonesia, Burhanuddin Abdullah sebagai Komisaris Utama PLN dan Andi Arief sebagai Komisaris Independen PT PLN (Persero).

Arya menjelaskan, diangkatnya sejumlah orang terdekat Prabowo sebelum pelantikan presiden merupakan bagian dari proses transisi pemerintah yang berkelanjutan.

"Baru kali ini lah pemerintahan kita tidak putus, ini namanya berkesinambungan, baru kali ini loh," kata dia.

"Jamannya Bung Karno ke Pak Harto itu putus banget, dari Pak Harto ke Habibie itu reformasi, Habibie ke Gus Dur itu putus juga, Gus Dur ke Megawati putus juga, dari Megawati ke SBY putus juga, dari SBY ke Pak Jokowi putus juga," sambung Arya.

Baca juga: Pentolan GP Anshor Ditunjuk Jadi Komisaris BUMN Kimia Farma

Adapun pengangkatan orang terdekat Prabowo dinilai selaras dengan penetapan manajemen BUMN selama ini, di mana menteri BUMN bakal menunjuk individu dengan arah kebijakan selaras dengan pemerintah.

Selain itu, Arya bilang, sejak Erick Thohir menjabat sebagai Menteri BUMN, posisi komisaris BUMN sudah kerap ditempati oleh individu-individu yang dekat dengan politik.

Meskipun demikian, Arya mengklaim, kinerja BUMN dapat tetap terjaga, ditunjukan dengan setoran dividen total BUMN yang mencapai Rp 81,2 triliun pada tahun buku 2023.

"Angkanya jelas, jamannya Bu Rini (Menteri BUMN 2014-2019) setelah selesai 2019 itu Rp 44 triliun, sekarang Rp 81 triliun, bagus enggak? Ya bagus," tutur Arya.

"Artinya kita sudah membuktikan walaupun komisarisnya ada unsur politiknya, ternyata kinerja BUMN-nya mantap, kinclong," sambung Arya.

Baca juga: Ramai-ramai Orang Terdekat Prabowo Jadi Komisaris BUMN, Stafsus Erick Thohir: Ini Namanya Berkesinambungan..