pattonfanatic.com

- Kementerian BUMN buka suara terkait ramai-ramai orang dekat presiden terpilih Prabowo Subianto diangkat menjadi komisaris BUMN.

Mereka adalah barisan relawan pendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2024, mulai dari politikus dari partai koalisi hingga relawan yang masuk struktural Tim Kampanye Nasional (TKN).

Teranyar, Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah, menjadi Komisaris Utama PT PLN (Persero) dan Andi Arief sebagai Komisaris PT PLN (Persero).

Ada pula nama Fauzi Baadilla yang diangkat sebagai Komisaris Independen PT Pos Indonesia (Persero). Fauzi sempat menjadi relawan pemenangan Prabowo-Gibran, sebagai Koordinator Penggalang Pendukung Prabowo Subianto.

Baca juga: Stafsus Erick Thohir Jawab Kritik soal Banyaknya Komisaris BUMN Diisi Politikus

Penjelasan Stafsus Erick Thohir

Staf Khusus (Stafsus) III Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga menjelaskan, pengangkatan sejumlah orang terdekat Prabowo sebelum pelantikan presiden merupakan bagian dari proses transisi pemerintah yang berkelanjutan.

"Baru kali inilah pemerintahan kita tidak putus, ini namanya berkesinambungan, baru kali ini loh," kata dia saat ditemui di Pos Bloc Jakarta, dikutip pada Sabtu (27/7/2024).

Ia menyebutkan, proses transisi pemerintah melalui pergantian komisaris BUMN ini baru pertama kali terjadi sepanjang sejarah republik ini berdiri.

"Zamannya Bung Karno ke Pak Harto itu putus banget, dari Pak Harto ke Habibie itu reformasi, Habibie ke Gus Dur itu putus juga, Gus Dur ke Megawati putus juga, dari Megawati ke SBY putus juga, dari SBY ke Pak Jokowi putus juga," sambung Arya.

Baca juga: Gibran Jawab Kritik Program Makan Bergizi Gratis Pakai Kemasan Plastik

Menurut dia, menempatkan orang-orang terdekat Prabowo di perusahaan pelat merah merupakan hal yang wajar. Ini karena banyak program pemerintah juga banyak dieksekusi oleh BUMN.

"Jadi wajar saja apa-apa yang berhubungan dengan pemerintah itu," beber Arya.

Tidak berpengaruh ke kinerja

Arya juga menjelaskan, penunjukan komisaris baru yang berasal dari partai politik pada beberapa BUMN tidak akan mempengaruhi kinerja baik yang sudah dicapai.

"Waktu awal Pak Erick (Erick Thohir), ada enggak partai-partai politik komisarisnya? Banyak (komisaris BUMN dari politikus), tapi kinerjanya bagus enggak? Kan bagus, dividen dari Rp 42 triliun sekarang Rp 84 triliun, kan sudah jelas itu," ungkap dia.

Arya menjelaskan, BUMN merupakan perusahaan yang berjalan mengikuti arah kebijakan pemerintah sehingga tidak akan terlepas pada urusan politis.

Baca juga: Deretan Pensiunan Jenderal Polisi yang Jadi Komisaris BUMN

Dalam setiap aksi korporasi, BUMN harus meminta persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), mulai dari merger, penjualan sebagian saham perusahaan atau IPO, hingga penambahan modal.

"BUMN enggak pernah terlepas dari politik, karena ketika mau merger lapor ke DPR, kalau swasta ada lapor DPR? Mau bikin holding lapor DPR, swasta enggak ada kayak gini, dan itu adalah politik. Jangan politik itu dianggap negatif, positif itu," kata Arya.

(Penulis: Rully R Ramli | Editor: Aprillia Ika)