pattonfanatic.com

- PP Muhammadiyah telah resmi menerima tawaran Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari pemerintah. Muhammadiyah resmi jadi organisasi masyarakat kedua yang bakal mengelola tambang setelah Nahdlatul Ulama (NU).

Keputusan menerima tawaran izin tambang ini merupakan hasil Konsolidasi Nasional Muhammadiyah di Yogyakarta. Namun Muhammadiyah mengklaim organisasinya tak asal menerima izin usaha pertambangan (IUP) tambang yang diberikan pemerintah.

"Apabila pengelolaan tambang lebih banyak timbulkan mafsadat (kerusakan), maka Muhammadiyah secara bertanggung jawab akan kembalikan izin pertambangan kepada pemerintah," kata Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti membacakan keputusan Hasil Konsolidasi Nasional Muhammadiyah yang juga ditayangkan virtual, Minggu (28/7/2024).

Mu'ti mengungkapkan, jika nantinya Muhammadiyah mengelola tambang, keuntungannya akan dipakai untuk kemaslahatan umat ketimbang memperkaya organisasi.

Baca juga: Muhammadiyah Buka-bukaan Alasan Alihkan Dana dari BSI ke Bank Lain

"Pengembangan tambang akan diusahakan menjadi model usaha not for profit (bukan cari untung), keuntungan usaha akan dimanfaatkan untuk dukung dakwah dan amal usaha Muhammadiyah untuk masyarakat luas," beber dia.

Kesediaan Muhammadiyah menerima izin tambang sendiri dilakukan dengan pertimbangan panjang, termasuk melakukan kajian dan masukan dari beberapa ahli.

Muhammadiyah juga menyebut akan mengedepankan kesejahteraan masyarakat sekitar dan keseimbangan lingkungan hidup.

"Pengelolaan tambang disertai dengan monitoring, evaluasi, dan penilaian manfaat dan mafsadat bagi masyarakat," ucap Mu'ti.

Mu'ti menuturkan, meski secara organisasi Muhammadiyah belum berpengalaman mengelola tambang, namun banyak kader Muhammadiyah yang sudah berpengalaman di bidang pertambangan. Pihaknya juga membuka peluang bekerja sama dengan pihak lain.

"Dalam mengelola tambang, Muhammadiyah akan bekerja sama dengan mitra yang berpengalaman mengelola tambang, memiliki komitmen dan integritas yang tinggi, dan keberpihakan kepada masyarakat dan persyarikatan melalui perjanjian kerja sama yang saling menguntungkan," kata dia.

Baca juga: Bos BSI Buka Suara soal Isu Muhammadiyah Tarik Triliunan Dana