pattonfanatic.com

JAKARTA, - Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menanggapi keputusan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah yang telah menerima tawaran izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah untuk organisasi masyarakat (ormas) keagamaan.

Bahlil mengatakan, dirinya sudah menerima laporan langsung dari Muhadjir Effendy selaku ketua tim pengelola tambang PP Muhammadiyah.

Ia pun menyambut baik keputusan PP Muhammadiyah yang menjadi ormas keagamaan kedua yang menerima tawaran pengelolaan tambang dari pemerintah.

Baca juga: Muhammadiyah Janji Kembalikan Izin Tambang jika Lebih Banyak Merusak

"Dan saya pikir ini barang bagus," kata dia, dalam konferensi pers, di Kantor Kementerian Investasi, Jakarta, Senin (29/7/2024).

Lebih lanjut Bahlil menampik berbagai tanggapan yang menilai, ormas keagamaan tidak mampu untuk mengelola tambang, dan justru berpotensi memperburuk kerusakan lingkungan.

"Emang kalau enggak punya pengalaman di Republik ini, orang pengusaha tambang sebelum jadi pengusaha tambang disebut punya tambang dulu kah," tutur Bahlil.

Bahlil mengklaim, selain menjadi sebuah apresiasi, pemberian IUP kepada ormas keagamaan dilakukan untuk mendorong praktik pertambangan yang lebih ramah lingkungan.

"Justru kehadiran ormas keagamaan ini untuk memberikan contoh kepada investor lain mengolah tambang yang baik, lingkungannya dijaga gitu," ujar dia.

Terkait dengan lahan tambang yang bakal dikelola oleh badan usaha di bawah PP Muhammadiyah, Bahlil belum bisa memastikannya.

Saat ini, Kementerian Investasi masih melakukan pembahasan dan konsultasi terlebih dahulu untuk menentukan lahan eks perjanjian karya pengusaha pertambangan batubara (PKP2B) terbaik yang bakal diberikan ke PP Muhammadiyah.

Baca juga: Menteri ESDM Sebut Izin Kelola Tambang NU Bisa Terbit Tahun Ini

Sebagai informasi, pemerintah sebelumnya menyatakan, terdapa enam wilayah eks PKP2B yang disiapkan untuk ditawarkan kepada badan usaha ormas keagamaan.

"Terkait dengan Muhammadiyah, Insya Allah kita akan memberikan dari eks PKP2B yang paling bagus diluar dari (tambang milik) KPC (PT Kaltim Prima Coal)," ucap Bahlil.

Sebelumnya diberitakan , Muhammadiyah memutuskan menerima tawaran IUP dari pemerintah untuk ormas keagamaan.

Hal ini diputuskan dalam rapat konsolidasi nasional PP Muhammadiyah pada Minggu (28/7/2024) di Yogyakarta.

"Setelah mencermati masukan, kajian, serta beberapa kali pembahasan, rapat pleno PP Muhammadiyah pada tanggal 13 Juli 2024 memutuskan menerima IUP yang ditawarkan oleh pemerintah," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti dikutip dari tayangan Youtube Muhammadiyah Channel, Minggu.

Baca juga: Jokowi soal PP Muhammadiyah Kelola Tambang: Kalau Minat, Regulasinya Sudah Ada