pattonfanatic.com

JAKARTA, - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah bakal mengambil hakim dari luar negeri untuk mendukung penerapan family office di Indonesia.

Hal itu diungkapkannya saat menjadi pembicara dalam acara International dan Indonesia Carbon Capture Storage Forum 2024 di Jakarta Convention Centre (JCC), Rabu (31/7/2024).

Luhut menyatakan, kunci dari pembentukan family office adalah kepastian hukum bagi para investor. Kepastian hukum itu khususnya dalam hal penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Baca juga: Mengurai Polemik Family Office Bebas Pajak

Maka dari itu diperlukan hakim kelas internasional pada pengadilan abitrase. Hakim inilah yang akan diambil dari negara-negara maju, seperti Singapura, Uni Emirat Arab (UEA), atau Hong Kong.

"Tentang persoalan abitrase, kita bisa mengundang hakim internasional seperti dari Singapura atau dari Abu Dhabi (ibu kota UEA) atau Hong Kong," ujar Luhut.

Putusan dari pengadilan abitrase itu pun tak bisa diajukan banding. Menurut dia, pemberian kepastian hukum seperti ini akan meningkatkan kepercayaan orang super kaya di dunia untuk menyimpan dananya di Indonesia.

"Begitu mereka (hakim) memutuskan, tidak ada lagi banding, dengan begitu selesai. Ini menurut saya membawa kepastian hukum di negara ini," kata dia.

Luhut pun sudah mempelajari penerapan family office ke Dubai dan Abu Dhabi. Ia berharap, family office bisa berdiri di Indonesia pada Oktober 2024 mendatang, sebelum berakhirnya masa jabatan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Jadi kami sedang mendiskusikan hal ini dan kami berharap bisa melihat hasilnya pada Oktober nanti," ucap dia.

Baca juga: Luhut Targetkan Family Office Terbentuk Sebelum Oktober 2024

Sebelumnya, Luhut sempat mengungkapkan bahwa pembentukan family office di RI dibarengi pula dengan pemberikan insentif fiskal, yang saat ini sedang dikaji oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Dengan kepastian hukum dan insentif tersebut, Luhut yakin ada banyak orang kaya di dunia yang ingin menaruh dananya di Indonesia. Masuknya dana itu maka akan memberikan keuntungan.

Sebab selain berdampak pada peningkatan cadangan devisa, orang kaya yang menyimpan dana di Indonesia juga diharuskan berinvestasi di dalam negeri sehingga terjadi penciptaan lapangan kerja.

"Bukan kita tidak dapat untung, ada untungnya. Paling tidak uang itu masuk ke dalam sistem keuangan kita, akan memperkuat cadangan devisa. Dan dia harus investasi, dari investasi itu dia kasih pajak, lapangan kerja dan sebagainya," ujar Luhut dalam acara Launching dan Sosialisasi Implementasi Komoditas Nikel dan Timah Melalui Simbara di Kemenkeu, Jakarta, Senin (22/7/2024).

Baca juga: Insentif Pajak Orang Superkaya di Family Office Harus Taat Prinsip Klub Negara Maju