Mengenal 5 Inisiatif dalam "Blueprint" Sistem Pembayaran Indonesia 2030
JAKARTA, - Bank Indonesia (BI) meluncurkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030.
Gubernur BI Perry Warjiyo menerangkan, BSPI 2030 merupakan lanjutan dari BSPI 2025 yang telah diluncurkan sebelumnya. Adapun, BSPI 2030 memiliki 5 inisiatif utama.
"Ada lima inisiatif, disingkat 4 i plus RD, yaitu adalah infrastuktur, inflasi, industri, internasionalisasi, dan rupiah digital," ujar dia dalam acara GBI Talk on Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030, Jumat (2/8/2024).
Baca juga: Apa Sistem Pembayaran yang Menggunakan Uang Giral?
Pertama, Perry menerangkan, BSPI 2030 akan mengakselerasi digitalisasi pembayaran nasional ke depan akan fokus pada lima inisiatif utama, yakni modernisasi infrastruktur pembayaran ritel, wholesale, dan data.
Dalam kaitannya dengan data, BI ke depan akan mengeluarkan payment ID.
"ID untuk setiap transaksi, setiap orang ada payment ID, tentu saja akan digabungan dengan NIK dan ID yang lain," imbuh dia.
Hal tersebut penting untuk dapat merekam data dan informasi mengenai transaksi yang dilakukan. Hal tersebut juga dapat mendukung sistem deteksi kecurangan (fraud)
Inisiatif BSPI 2030 kedua adalah konsolidasi industri pembayaran nasional. Perbankan tetap menjadi pusat dengan interlink dengan industri non-perbankan. Hal tersebut juga melingkupi kepesertaan.
Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030 juga mencakup inovasi dan akseptasi digital, termasuk di dalamnya pelindungan konsumen.
Inisiatif keempat adalah perluasan kerja sama internasional. Saat ini BI telah bekerja sama dengan Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina.
Selanjutnya, Perry bilang akan melakukan kerja sama juga dengan Korea Selatan, Jepang, India, dan Uni Emirat Arab. Harapannya delapan negara mitra dagang utama ini akan dapat lintas batas baik dalam QR, ritel fast payment, dan wholesale akan terkoneksi.
"Kami juga akan koordinasi dengan Tiongkok, tapi Tiongkok sistemnya memang agak beda memerlukan waktu," ujar dia.
Baca juga: Peran Bank Indonesia dalam Sistem Pembayaran Nasional
Seiring dengan itu, BI juga akan melakukan pengembangan rupiah digital dalam BSPI 2030. Hal tersebut akan fokus pada distribusi, cash ledger, dan Central Bank Digital Currency (CBDC).
"Kami fokus menjadi wholesale dan whole seller nanti kami beri lisensi untuik ritel," tutup dia.
Sebelumnya, dalam BSPI 2019-2025, BI telah mencatat beberapa pencapaian di antaranya dengan jumlah pengguna QRIS yang mencapai 50 juta pengguna yang sebagian besar adalah UMKM.
Selain itu, BSPI 2019-2025 juga mencatat transaksi BI-FAST yang tumbuh pesat, elektronifikasi program sosial pemerintah, dan Kartu Kredit Indonesia yang memperlancar transaksi keuangan Pemerintah, serta reformasi regulasi untuk memperkuat industri pembayaran nasional.
Baca juga: 6 Komponen Sistem Pembayaran di Indonesia
Terkini Lainnya
- InJourney Airports Matangkan Konsep Bandara Hijau, Bangun PLTS hingga Pengolahan Air Limbah
- Insentif PPN DTP 100 Persen Perumahan Diperpanjang Sampai Desember 2024
- [POPULER MONEY] Mengenal Susu Ikan | Hanya 1 Persen Warga RI yang Tabungannya di Atas Rp 100 Juta
- Cara Mudah Bayar Tiket Kereta Api via Livin' by Mandiri
- Kemenkeu Buka-bukaan Soal Risiko Kenaikan Utang Jatuh Tempo dan "Susutnya" Kelas Menengah
- 4 Contoh Pendapatan Asli Daerah, Jenis, dan Sumbernya
- Indodax Diduga Kena "Hack", CEO Buka Suara
- Pengertian Pendapatan Asli Daerah, Sumber, dan Contohnya
- Anggaran Kementerian BUMN Tetap tapi Target Dividen Naik, Erick Thohir: Mungkin Ini Cobaan Buat Kami
- Tips Mengatasi Kartu Debit dan Kartu Kredit BCA Hilang di Luar Negeri
- Jangan Asal Klik! Lakukan Hal Ini Biar Tidak Terjebak Link Palsu DANA Kaget
- Bahlil Sebut Devisa Keluar Rp 450 Triliun Tiap Tahun Buat Impor Minyak dan Gas
- Pasar Obligasi RI Diproyeksi Beri Imbal Hasil Positif di 2024-2025
- Apindo Sebut Thomas Djiwandono Cocok Jadi Menteri Ekonomi Prabowo
- Cara Cetak Emas Fisik di Pegadaian serta Syarat dan Biayanya
- Kemenkeu Buka-bukaan Soal Risiko Kenaikan Utang Jatuh Tempo dan "Susutnya" Kelas Menengah
- Kondisi Global "Dinamis", Sri Mulyani: Stabilitas Sistem Keuangan RI Tetap Terjaga
- Literasi dan Inklusi Keuangan Perempuan Lebih Tinggi dari Laki-laki, OJK: Tidak Ada Isu Gender Lagi...
- SNLIK 2024: Indeks Literasi Keuangan 65,4 Persen, Inklusi Keuangan 75,02 Persen
- Optimistis Proyek Tol Laut Dilanjutkan Pemerintahan Baru, Menhub: Itu Kewajiban Pemerintah
- Hadapi Serangan Siber, Bos BI Minta Ini kepada Industri Sistem Pembayaran Indonesia