pattonfanatic.com

- Sering mendengar istilah negara-negara komunis? Sebutan negara komunis kerap dilekatkan pada Kuba, Korea Utara, sebagian pecahan Uni Soviet, dan China.

Selain dikaitkan dengan politik dan ideologi, komunisme juga berkaitan dengan erat dengan sistem ekonomi yang dijalankan negara.

Sebenarnya tak ada cetak biru yang disepakati seluruh negara komunis di dunia bagaimana sistem ekonomi sosialis-komunis seharusnya diterapkan.

Setiap negara yang masih menganggap diri sebagai pemerintahan komunis saat ini seperti Kuba, China, atau Korea Utara, memiliki penafsiran yang berbeda-beda bagaimana seharusnya ekonomi berasaskan komunisme dan sosialisme dijalankan.

China contohnya. Negara ini bisa dikatakan merupakan negara yang benar-benar menerapkan ekonomi proletar di periode awal atau di era Mao Zedong (dibaca Mao Tse Tung) berkuasa.

Baca juga: Mengapa BUMN China sangat Perkasa dan Mendunia?

Mengutip buku "The Economy of Communist China 1949-1969" karangan Cheng Chu-yuan, kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintah China saat ini sudah jauh berbeda dengan apa yang diterapkan oleh Mao Zedong, presiden pertama RRC sekaligus peletak dasar komunisme di China.

Setelah menyingkirkan nasionalis Kuomintang dan memproklamirkan RRC pada 1 Oktober 1949, Mao langsung menerapkan kebijakan ekonomi yang berasaskan sosialisme-komunisme. Di mana prinsipnya, hampir semua tanah dan fasilitas produksi adalah milik negara.

Negara komunis ekonomi kapitalis?

Di periode awal, Mao yang juga Ketua Umum Partai Komunis China (PKC) meluncurkan kebijakan yang dikenal dengan Gerakan Seratus Bunga, Gerakan Lompatan Jauh, dan memperkenalkan Revolusi Kebudayaan.

Mao Zedong ingin menciptakan ekonomi China yang makmur dengan menggabungkan ide-ide ekonomi proletar dari Karl Marx, Lenin, dan Stalin.

Baca juga: Kesuksesan Uni Soviet Sediakan Rumah Murah untuk Jutaan Warganya

Pandangan yang terkenal dengan nama Maoisme itu pada dasarnya membawa Cina menjadi negara komunis gaya baru. Berbeda dengan ajaran revolusi Karl Marx yang menekankan kaum proletariat sebagai penggerak revolusi.

Menurut versi Mao, pergerakan revolusi sejatinya berasal dari kaum petani, bukan kaum pekerja. Sehingga sistem komunis yang dijalankan di China berbeda dengan yang ada di Uni Soviet, tetangganya yang komunis tapi juga kerap dianggap rival abadi.

Mao lantas membagi kebijakan ekonominya dalam dua periode. Pertama program industrialisasi tahun 1949-1957 dengan mengalihkan banyak sumber daya di sektor pertanian menuju industrialisasi. Baru kemudian sepenuhnya menjadi negara industri maju yang didukung pertanian yang kuat.

Langkah pertama yang diambil Mao yakni mencanangkan kebijakan landreform law dengan mengeluarkan Hukum Penertiban Tanah, di mana pemerintah China membagi penduduk pedesaan dalam 4 kelompok antara lain tuan tanah (pemilik banyak tanah tapi tidak menggarap sendiri).

Kelompok kedua yakni petani kaya (pemilik tanah namun tak sebanyak petani tuan tanah). Lalu kelompok ketiga yakni petani menengah bagi petani pemilik tanah yang menggarap tanahnya sendiri, dan keempat petani miskin yang tidak memiliki tanah sama sekali.

Baca juga: Mengapa Uni Soviet dan Komunis Identik dengan Palu Arit?

Pada periode tahun 1950, semua tanah disita untuk negara untuk kemudian dibagikan secara merata kepada petani penggarap. Untuk merealisasikannya, kader-kader PKC disebar di pedesaan untuk mendata pembagian tanah.