Faisal Basri: Utang Pemerintah Berpotensi Tembus Rp 10.000 Triliun di Tahun Pertama Prabowo
JAKARTA, - Ekonom senior Faisal Basri menyebutkan, utang pemerintah pada tahun pertama kepemimpinan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berpotensi tembus Rp 10.000 triliun.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), posisi utang pemerintah telah mencapai Rp 8.502,7 triliun sampai dengan akhir Juli 2024.
Angka itu masih berpotensi bertambah sampai dengan akhir tahun 2024, sebab berdasarkan perhitungan outlook pemerintah, pembiayaan anggaran lewat utang sampai dengan akhir tahun ini mencapai Rp 553,1 triliun.
Baca juga: Faisal Basri: Utang Pemerintah Bukan untuk Pembangunan Infrastruktur
Tokoh ekonom Faisal Nur Fiqih atau lebih dikenal sebagai Faisal Basri, hadir dalam program GASPOL pada Rabu (24/1/2024).
Sementara berdasarkan data APBN KiTa, realisasi penarikan utang pemerintah baru mencapai Rp 253 triliun sampai dengan akhir Juli 2024.
"Kalau kita liat sampai akhir tahun ini berdasarkan rencana berutangnya Rp 8,7 kuadriliun," kata Faisal, dalam sebuah webinar, Rabu (21/8/2024).
Adapun pada tahun depan, berdasarkan dokumen Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, pemerintah bakal melakukan pembiayaan utang sebesar Rp 775,9 triliun.
Namun, Faisal bilang, pemerintah di bawah pimpinan Prabowo bisa saja melakukan penarikan utang yang lebih besar nantinya, guna mengkaselerasi belanja prioritas, sehingga posisi utang pemerintah tembus Rp 10.000 triliun.
Baca juga: Warisan Rezim Jokowi: Utang Pemerintah Naik Lebih dari 3 Kali Lipat
"Kemungkinan (utang pemerintah) bisa Rp 10 kuadriliun, digenapin deh Rp 10 kuadriliun, tanggung, kata Prabowo gitu," ujar dia.
"Misal ingin akselerasi makanan bergizi lebih cepat, bisa saja dilaksanakan itu," sambungnya.
Terkini Lainnya
- Badan Pangan, Bulog, ID Food Siap Pasok Kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis
- Rupiah "Tekuk" Dollar AS Sejak Awal Tahun, Bos BI: Lebih Baik dari Won Korea hingga Rupee India
- Kejutan Turunnya BI Rate: Apa Dampaknya?
- Mulai 22 September Tarif Tol Dalam Kota Naik, Ini Rinciannya
- Ini 2 Keuntungan Indonesia Buka Ekspor Sedimentasi Laut, Menurut Kemendag
- [POPULER MONEY] KPK Selidiki Dugaan Korupsi CSR Bank Indonesia | Imbas Gempa Bandung, KCIC Periksa Seluruh Jalur Whoosh
- Cara Mudah Cek Mutasi Rekening Bank Mandiri via Aplikasi dan ATM
- BRI Jadi BUMN dengan Setoran Dividen Terbesar Selama 10 Tahun Terakhir
- Jokowi Heran Ruwetnya Izin Bangun PLTP di RI, Lamanya Sampai 6 Tahun
- Pemangkasan Suku Bunga Acuan BI Jadi Angin Segar bagi Ekonomi RI
- KA Logawa Rute Purwokerto-Jember (PP) Pakai Rangkaian New Generation
- Tak Kunjung Selesai, Merger BUMN Karya Akan Dilanjutkan di Era Pemerintahan Prabowo
- Gandeng Forum TJSL BUMN, Olahkarsa Dorong Kegiatan Sosial Berkelanjutan
- KAI Logistik Perkuat Logistik Nasional lewat Konektivitas Layanan
- Cara Bayar Tilang Elektronik via Livin' by Mandiri
- Ini 2 Keuntungan Indonesia Buka Ekspor Sedimentasi Laut, Menurut Kemendag
- Lewat AZEC, Indonesia Perkuat Komitmen untuk Transisi Energi dan Ekonomi Hijau
- Intip Gaji CPNS Petugas Avsec Bandara Formasi Lulusan SMA
- PUPR Targetkan Pembangunan 47 Tower Rusun ASN-Hankam di IKN Rampung Akhir 2024
- Ada 4.178 Formasi CPNS Sipir Penjara Lulusan SMA, Berapa Gajinya?
- Faisal Basri: Utang Pemerintah Bukan untuk Pembangunan Infrastruktur