pattonfanatic.com

Subsidi KRL Jabodetabek Berbasis NIK, Sudah Tepat?

Ilustrasi KRL Commuter Line di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Lihat Foto

JAKARTA, - Pemerintah tengah mengkaji kebijakan penyaluran subsidi public service obligation (PSO) KRL Jabodetabek jadi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Ketua Forum Transportasi Jalan dan Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Aditya Dwi Laksana mengatakan, kebijakan ini membuat subsidi angkutan umum menjadi lebih tepat sasaran karena subsidi benar-benar disalurkan ke masyarkat yang membutuhkan.

"Ini juga sejalan dengan semakin besarnya alokasi anggaran PSO yang semakin membebani anggaran negara," ujarnya saat dihubungi , Jumat (30/8/2024).

Baca juga: Tarif KRL Dibedakan Berdasarkan NIK Masih Wacana

KRL Commuter Line dengan tujuan akhir Manggarai berhenti di Stasiun Depok Baru, Senin (29/1/2024)./DINDA AULIA RAMADHANTY KRL Commuter Line dengan tujuan akhir Manggarai berhenti di Stasiun Depok Baru, Senin (29/1/2024).

Namun demikian, alih-alih membatasi subsidi yang berpotensi menaikkan tarif KRL Jabodetabek, seharusnya pemerintah tetap memberikan subsidi tersebut secara merata tanpa dibatasi NIK.

"Tarif naik adalah keniscayaan, tetapi tetap harus ada unsur subsidi di dalam tarif tersebut, agar kenaikannya masih wajar," ucapnya.

Kemudian untuk golongan masyarakat tertentu yang membutuhkan, pemerintah dapat memberikan dukungan insentif melalui skema subsidi tepat sasaran agar mereka bisa tetap menggunakan KRL dengan kenaikan tarif yang terjadi.

"Jadi tidak dengan menghapuskan subsidi dan hanya yang ber-NIK yang memenuhi kriteria yang bisa mendapatkan tarif subsidi," kata dia.

Baca juga: Kemenhub Buka Suara soal Wacana Subsidi Tarif KRL Berbasis NIK

Masyarakat perlu didorong untuk gunakan transportasi umum

Pemberian subsidi agar tarif KRL yang terjangkau dibutuhkan lantaran masyarakat masih perlu didorong agar mau menggunakan transportasi umum dan meninggalkan kendaraan pribadi yang selama ini jadi biang kemacetan.

Saat ini persentase pengguna angkutan umum di Jabodetabek yang baru 15 persen. Alias masih jauh dari target dalan rencana induk transportasi Jabodetabek sebesar 60 persen pergerakan menggunakan angkutan umum pada 2030.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat