Strategi Menaker Ida untuk Dongkrak Kelas Menengah Indonesia
JAKARTA, – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengungkapkan langkah-langkah strategis pemerintah untuk mendorong pertumbuhan masyarakat kelas menengah di Indonesia.
Langkah pertama adalah mempertahankan kelas menengah dengan memastikan jaminan sosial kepada mereka.
“Kami juga sudah punya program, saya kira teman-teman sudah tahu, Jaminan Kehilangan Pekerjaan,” kata Ida usai rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (2/9/2024).
Baca juga: Pulihkan Kelas Menengah, Prabowo-Gibran Larang Kontraktor Konglomerat Garap 2 Juta Rumah di Pedesaan
Ida menyebutkan, pemerintah juga masih memiliki Peraturan Menaker Nomor 4 Tahun 2022 terkait pembayaran jaminan hari tua (JHT). “JHT itu juga sebagai pilihan juga, (bagi) teman-teman yang menggunakan jalan JHT untuk kondisi darurat. Ini masih terus kami lakukan,” ujarnya.
Di luar itu, program perluasan kesempatan kerja terus dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. “Kami dorong agar mereka yang memilih untuk menjadi pelaku usaha, wiraswasta, itu diperlebar ruangnya,” kata Ida.
“Tahun ini kami akan memberikan kesempatan kepada calon pekerja, calon entrepreneur itu 142.000. Ini jadi pilihan-pilihan,” tambah dia.
Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan juga memiliki program Tenaga Kerja Mandiri atau TKM. “Ini adalah salah satu upaya kami agar jangan sampai kelas menengah ini turun kelas, malah justru naik kelas,” katanya.
Sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkakan bahwa jutaan masyarakat tergolong kelas menengah "turun kelas" setiap tahunnya pada periode 2019-2024.
Fenomena ini dinilai dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari fundamental perekonomian nasional, kebijakan pemerintah yang membebani, hingga minimnya jaring pengaman sosial.
Dari sisi fundamental, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, kinerja industri manufaktur yang melemah menjadi salah satu pemicu maraknya fenomena kelas menengah yang kian menyusut. Tertekannya kinerja industri manufaktur memicu pelaku usaha melakukan efisiensi secara masif, sehingga berdampak terhadap pemangkasan tenaga kerja.
"Deindustrialisasi prematur atau menurunnya porsi industri terhadap PDB juga berimbas ke PHK massal," kata Bhima, kepada , Kamis (29/8/2024).
Pada saat bersamaan, jumlah serapan tenaga kerja sektor informal tercatat cenderung meningkat. Data BPS menunjukan, porsi tenaga kerja sektor informal meningkat dari 38,29 persen terhadap total tenaga kerja pada 2019, menjadi 40,64 persen pada 2024.
Baca juga: Satu dari Tiga Penduduk Kelas Menengah Indonesia Adalah Gen Z dan Gen Alpha
Terkini Lainnya
- Gonjang-ganjing Kadin: Arsjad Lengser, Anindya Bakrie Pegang Kendali
- Cara Cek Hasil Administrasi CPNS 2024
- Minuman Manis Kena Cukai Mulai 2025, Apa Alasannya?
- Diretas "Hacker" Korea Utara, Indodax Klaim Saldo Aset Pengguna Aman
- Mengenal "Yield": Pengertian, Jenis, dan Cara Menghitungnya
- Apa Itu Aset: Pengertian, Karekteristik, Jenis, dan Contohnya
- MIND ID Target Mau Jadi Penentu Harga Komoditas Tambang Global
- Perpeksi: Penggunaan QRIS Perlu Sosialisasi dan Edukasi Lebih Masif
- Harga Emas Diprediksi Naik Hingga 2025, Ini Alasannya
- Kemenhub Bentuk Pusat Integrasi Data Maritim buat Tingkatkan Keselamatan Pelayaran
- Cara Mendapatkan Diskon Tiket Kereta Reduksi bagi Dosen dan Alumni UNSOED
- Usai Dilengserkan dari Ketum Kadin, Arsjad Rasid Akan Sampaikan Sikap Bersama 21 Kadin Provinsi
- Cara Transfer Mandiri ke DANA via Aplikasi Livin'
- Ini Kata Anindya Bakrie Usai Terpilih Jadi Ketum Kadin Indonesia lewat Munaslub
- Cara Bayar Tilang Elektronik via BRImo dan ATM BRI
- Gonjang-ganjing Kadin: Arsjad Lengser, Anindya Bakrie Pegang Kendali
- Menaker: 46.000 Pekerja Kena PHK Sepanjang Januari-Agustus 2024
- PT Jasa Raharja Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Simak Kualifikasinya
- Resmi Merger, Nasabah Commonwealth Beralih Jadi Nasabah OCBC
- NIK Diskriminasi Penumpang KRL
- Penjualan dan Penukaran Kartu Langganan Whoosh Kini Bisa dari Pagi hingga Malam