Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Pilkada Serentak Capai Rp 36,61 Triliun
JAKARTA, - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi anggaran dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk Pilkada Serentak 2024 telah mencapai Rp 36,61 triliun per 23 Agustus 2024, atau 97 persen dari total Rp 37,52 triliun.
Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat Rapat Kerja bersama Komite IV DPD RI di Jakarta, Senin(2/9/2024).
"Dilakukan hibah dari APBD ke KPU dan Bawaslu sudah terealisasi Rp 36,61 triliun untuk penyelenggaraan Pilkada di seluruh daerah di Indonesia, jadi 97 persen," ujarnya dikutip dari Youtube DPD RI, Senin.
Baca juga: Sri Mulyani: Kelas Menengah Harus Menjadi Perhatian Utama
Dana Pilkada Serentak 2024 ini dialokasikan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang dikumpulkan ke pemerintah pusat.
Nantinya anggaran dalam NPHD itu akan disalurkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
Adapun berdasarkan paparannya, anggaran NPHD yang akan disalurkan ke KPU sebesar Rp 28,22 triliun dan yang akan disalurkan ke Bawaslu sebesar Rp 8,39 triliun.
Dia menambahkan, Kemenkeu akan memberikan bantuan kepada pemerintah daerah yang belum mampu atau terhambat menyetorkan dana Pilkada Serentak 2024. Bantuan ini dilakukan pada Agustus dan September 2024.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berharap dengan alokasi anggaran yang memadai, proses pemilihan dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas.
Adapun realisasi anggaran Pilkada Serentak 2024 yang hingga saat ini telah mencapai Rp 36,61 triliun, menurut dia, mencakup berbagai kebutuhan logistik dan operasional, termasuk pelatihan petugas pemilu dan sosialisasi kepada masyarakat.
"Kami berkomitmen untuk memastikan setiap tahapan Pilkada dapat berjalan dengan baik dan transparan," ujarnya dalam konferensi pers yang berlangsung di Jakarta.
Lebih lanjut, Tito menambahkan bahwa penggunaan anggaran juga dilakukan dengan pengawasan yang ketat untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan. "Transparansi dalam penggunaan anggaran adalah prioritas kami. Kami akan terus memantau setiap langkah agar tidak ada celah untuk korupsi," tandasnya.
Pilkada Serentak 2024 ini akan melibatkan 270 daerah di seluruh Indonesia, dengan total 1.200 lebih calon kepala daerah yang akan bertarung.
Baca juga: Kemenperin: Belanja Pilkada 2024 Wajib Pakai Produk Dalam Negeri
Terkini Lainnya
- Kemenkeu Buka-bukaan Soal Risiko Kenaikan Utang Jatuh Tempo dan "Susutnya" Kelas Menengah
- 4 Contoh Pendapatan Asli Daerah, Jenis, dan Sumbernya
- Indodax Diduga Kena "Hack", CEO Buka Suara
- Pengertian Pendapatan Asli Daerah, Sumber, dan Contohnya
- Anggaran Kementerian BUMN Tetap tapi Target Dividen Naik, Erick Thohir: Mungkin Ini Cobaan Buat Kami
- Tips Mengatasi Kartu Debit dan Kartu Kredit BCA Hilang di Luar Negeri
- Jangan Asal Klik! Lakukan Hal Ini Biar Tidak Terjebak Link Palsu DANA Kaget
- Bahlil Sebut Devisa Keluar Rp 450 Triliun Tiap Tahun Buat Impor Minyak dan Gas
- Pasar Obligasi RI Diproyeksi Beri Imbal Hasil Positif di 2024-2025
- Apindo Sebut Thomas Djiwandono Cocok Jadi Menteri Ekonomi Prabowo
- Cara Cetak Emas Fisik di Pegadaian serta Syarat dan Biayanya
- Pengertian Daerah Otonom yang Selanjutnya Disebut Daerah Terdapat dalam Pasal Apa?
- Bank Asing Cabut dari RI, OJK: Persaingan Ritel di Indonesia Berat
- PGN Gandeng KSM Bangun 6.000 Lebih Sambungan Jargas di Semarang dan Yogyakarta
- Kolaborasi Kadin dan SRC Bersihkan Kampung Batik Laweyan Bersama 500 Relawan
- Strategi Menaker Ida untuk Dongkrak Kelas Menengah Indonesia
- Menaker: 46.000 Pekerja Kena PHK Sepanjang Januari-Agustus 2024
- PT Jasa Raharja Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Simak Kualifikasinya
- Resmi Merger, Nasabah Commonwealth Beralih Jadi Nasabah OCBC
- NIK Diskriminasi Penumpang KRL