Program Beli Rumah Bebas Pajak Diperpanjang, BTN" Pede" Kinerja Kredit Moncer
JAKARTA, - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) atau BTN optimistis, kinerja kredit perseroan akan tumbuh positif hingga memasuki 2025. Optimisme ini diusung dengan adanya dua kebijakan baru dari pemerintah.
Kedua kebijakan tersebut ialah perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) dan penambahan kuota subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, secara historis, insentif pembebasan PPN untuk pembelian rumah mengerek permintaan kredit perseroan.
"Menurut pengalaman kami sebelumnya, diskon PPN 100 persen terhadap industri perumahan itu biasanya korelasinya positif, dan penjualan rumah pasti naik. Ini juga yang diharapkan oleh market," tutur dia, dalam keterangannya, Senin (2/9/2024).
Nixon bilang, perpanjangan insentif telah ditunggu-tunggu oleh semua stakeholders sektor perumahan, baik developer, konsumen, maupun bank sendiri sebagai penyalur KPR. Sebagai bank yang fokus pada segmen properti, BTN memiliki strategi untuk memanfaatkan momentum tersebut.
Baca juga: BTN Siapkan Dukungan Pembiayaan untuk 150.000 Rumah Rendah Emisi
Salah satu strategi yang dilakukan ialah dengan mendirikan Sales Center khusus untuk menangani permintaan rumah mewah. Nixon menyebutkan, permintaan rumah dengan harga di atas Rp 750 juta, bahkan sampai di atas Rp 1 miliar, sedang tumbuh tinggi.
"Belakangan ini pertumbuhannya sangat pesat, dengan booking rate di Sales Center sudah 20 persen dari total KPR non subsidi kami," ujar Nixon.
Adapun saat ini, BTN telah memiliki 6 Sales Center yang tersebar di kantung-kantung perumahan menengah ke atas. Rencananya, pada semester 2 tahun ini, BTN akan menambahkan 3 Sales Center baru, sehingga totalnya menjadi 9 kantor.
Baca juga: BTN Nyatakan Konsisten Terapkan ESG di Seluruh Aktivitas Bisnis
Kuota rumah subsidi bertambah
Tidak hanya di pertumbuhan KPR non-subsidi, BTN juga meyakini permintaan untuk rumah subsidi juga masih akan meningkat, apalagi dengan ditambahkannya kuota subsidi FLPP oleh pemerintah menjadi 220.000 unit, dari sebelumnya 166.000 unit. Pada September ini, pemerintah berencana akan menambah 34.000 unit FLPP atau senilai Rp 4,3 triliun.
Nixon melaporkan, BTN termasuk unit usaha syariahnya yakni BTN Syariah, telah menyalurkan FLPP sebanyak 121.593 unit hingga 28 Agustus 2024, sedangkan potensi akad KPR FLPP selama Agustus hingga Desember 2024 masih mencapai lebih dari 60.000 unit.
Menurut perhitungan BTN, kebutuhan kuota KPR selama Agustus hingga Desember 2024 mencapai sekitar 29.000 unit.
Dengan telah habisnya kuota FLPP pada Agustus 2024, BTN melihat, daya beli masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di penjualan rumah segmen bawah masih tinggi.
"Tidak ada yang menyangka bahwa di awal Agustus, kuotanya sudah habis," ucap Nixon.
Baca juga: Rumah Subsidi Kok Banyak yang Kosong? Ini Penjelasan Kementerian PUPR
Terkini Lainnya
- Kementerian KKP: Susu Ikan Berbentuk Ekstrak Protein, Bukan Susu Sebenarnya
- Polemik Kadin, 3 Serikat Buruh Hanya Akui Kepemimpinan Arsjad Rasjid
- Pelengseran Arsjad Rasjid sebagai Ketum Kadin: Kapitalisme Semu Masih Ada?
- Lowongan Kerja KBRI Den Haag Belanda untuk D4, Ini Persyaratannya
- Anindya Bakrie Jadi Ketum Kadin Indonesia, Menkumham Pastikan Keppres Baru Segera Terbit
- [POPULER MONEY] Daratan Singapura Makin Luas Berkat Pasir Indonesia | Kubu Arsjad Rasjid "Terusir" dari Kantor Kadin
- Cara Bayar Tilang Elektronik Lewat Tokopedia
- Cara Beli Tiket Tarif Khusus Go Show via Access by KAI
- Anindya Bakrie Klaim Munaslub Permintaan Kadin Daerah
- Arsjad Rasjid Bantah Langgar Aturan dan Bawa Kadin Berpolitik
- Penerapan Cukai Minuman Berpemanis Jangan Tebang Pilih
- Ini Deretan Bisnis Milik Arsjad Rasjid yang Didepak dari Ketua Kadin
- Kala Singapura Geram Gara-gara SBY Larang Ekspor Pasir Laut
- Lima Perusahaan RI Masuk Daftar Perusahaan Terbaik Dunia 2024
- Kubu Arsjad Rasjid "Terusir" dari Kantor Kadin
- Pelengseran Arsjad Rasjid sebagai Ketum Kadin: Kapitalisme Semu Masih Ada?
- Anindya Bakrie Jadi Ketum Kadin Indonesia, Menkumham Pastikan Keppres Baru Segera Terbit
- Dugaan Kasus Gratifikasi Karyawan BEI Tak Ganggu Proses IPO
- Kementerian BUMN Targetkan Setoran Dividen Capai Rp 90 Triliun di 2025
- IHSG Ditutup Hijau, Rupiah Menguat
- Kenaikan Biaya Sekolah dan UKT Bikin Pendidikan Jadi Penyumbang Inflasi Utama Agustus 2024
- Mengenal Indeks IDX-Infovesta Multi-Factor 28