Pemerintah Akan Jual Aset Indofarma untuk Bayar Gaji Karyawan

- Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo (Tiko) menyebut akan melakukan penjualan aset-aset yang tersisa dari PT Indofarma (Tbk) untuk menyelesaikan isu kepegawaian.
"Untuk pegawai, kita menyediakan penjualan aset yang akan kita jual bertahap untuk menyelesaikan isu kepegawaian agar semakin efisien ke depan," ujar Tiko di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (3/9/2024).
Total gaji pegawai yang harus diselesaikan oleh Indofarma adalah sebesar Rp 95 miliar. Penjualan sisa aset Indofarma tersebut, lanjut Tiko, diharapkan dapat melunasi seluruh tunggakan pembayaran gaji.
"Mereka sudah mengalokasikan aset, yang jumlahnya sangat memadai, dibantu oleh Holding Biofarma. Bertahap aset ini akan diselesaikan oleh Holding, dibeli, untuk kemudian digunakan untuk penyelesaian karyawan, bertahap," kata Tiko.
Baca juga: Nestapa BUMN Indofarma, Sudah Disuntik APBN, Masih Rugi
Lebih lanjut, Kementerian BUMN berencana mengubah model bisnis Indofarma. Ke depan, Indofarma tidak lagi menyediakan produk, tetapi mengerjakan pesanan dari perusahaan induk PT Biofarma (Persero).
"Kami merencanakan Indofarma ini akan menjadi perusahaan yang istilahnya made to order, maklon, jadi ada pesanan dari Biofarma dan melakukan efisiensi," ucapnya.
Saat ini, kasus fraud atau kecurangan dalam laporan keuangan Indofarma tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Selain itu, Indofarma juga baru saja menyelesaikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir berkomitmen melakukan program bersih-bersih. Salah satu terobosannya adalah pemberian skema bonus secara bertahap sebanyak tiga kali kepada direksi. Hal ini bertujuan untuk mencegah manipulasi laporan keuangan perusahaan untuk mendapatkan bonus.
Baca juga: Nasib BUMN Indofarma: Rugi Terus hingga Belum Bayar Gaji Karyawan
"Supaya jangan sampai direksi ini ada godaan untuk mengkamuflase buku (keuangan) sehingga dia bisa menarik hal-hal yang tidak diinginkan padahal tanggung jawabannya tidak selesai, ya dia selesai," katanya.
Kementerian BUMN sendiri memiliki audit tahunan dan audit investigasi. Erick bersama tim Kementerian BUMN tak jarang mendalami adanya dugaan fraud pada tubuh BUMN.
Terkini Lainnya
- Koreksi Harga Bitcoin Jadi Peluang Investasi Jangka Panjang
- Bansos BPNT 2025 Kapan Cair? Ini Jadwal dan Cara Cek Penerima
- Sektor Energi dan Bahan Baku Jadi "Pemberat" Laju IHSG Pekan Lalu
- Simak Daftar Kurs Rupiah di 5 Bank Besar Indonesia Senin 10 Februari 2025
- Dukung Energi Hijau, Seluruh Kapal Domestik Pertamina International Shipping Gunakan B40
- Harga Bahan Pokok 10 Februari 2025: Beras Turun, Cabai Rawit Merah Naik
- Harga Emas Terbaru Hari Ini 10 Februari 2025 di Pegadaian
- Awal Pekan, IHSG dan Rupiah Lesu
- Cara Cek Bansos Kemensos 2025 Secara Online Lewat HP
- DJP Sediakan Pilihan e-Faktur Desktop untuk Perusahaan Besar Terbitkan Faktur Pajak Selain Coretax
- Naik Rp 5.000, Cek Harga Emas Antam Hari Ini Senin 10 Februari 2025
- Lapangan Kerja, Kemiskinan, Ketimpangan, dan Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas
- Di Tengah Sentimen Pembagian Dividen Perbankan, Ini 3 Saham Rekomendasi IPOT
- Efisiensi Anggaran Buka Peluang WFA untuk ASN, Bagaimana Ketentuannya?
- IHSG Diprediksi Melandai, Simak Analisis dan Rekomendasi Saham Hari Ini
- Ditutup 6 September, Ini Daftar Instansi dengan Pelamar CPNS 2024 Terbanyak
- ACE Hardware Pamit dari Indonesia, Mau Ganti Pakai Nama Baru
- KAI Logistik Pastikan Kesiapan Pertemuan CEO Perusahaan Kereta Api ASEAN
- Jokowi Resmikan Proyek Garapan Hutama Karya Senilai Rp 233 Miliar
- Penjelasan Transjakarta soal Perbedaan JakLingko dan Mikrotrans