Pemerintah Akan Jual Aset Indofarma untuk Bayar Gaji Karyawan
- Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo (Tiko) menyebut akan melakukan penjualan aset-aset yang tersisa dari PT Indofarma (Tbk) untuk menyelesaikan isu kepegawaian.
"Untuk pegawai, kita menyediakan penjualan aset yang akan kita jual bertahap untuk menyelesaikan isu kepegawaian agar semakin efisien ke depan," ujar Tiko di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (3/9/2024).
Total gaji pegawai yang harus diselesaikan oleh Indofarma adalah sebesar Rp 95 miliar. Penjualan sisa aset Indofarma tersebut, lanjut Tiko, diharapkan dapat melunasi seluruh tunggakan pembayaran gaji.
"Mereka sudah mengalokasikan aset, yang jumlahnya sangat memadai, dibantu oleh Holding Biofarma. Bertahap aset ini akan diselesaikan oleh Holding, dibeli, untuk kemudian digunakan untuk penyelesaian karyawan, bertahap," kata Tiko.
Baca juga: Nestapa BUMN Indofarma, Sudah Disuntik APBN, Masih Rugi
Lebih lanjut, Kementerian BUMN berencana mengubah model bisnis Indofarma. Ke depan, Indofarma tidak lagi menyediakan produk, tetapi mengerjakan pesanan dari perusahaan induk PT Biofarma (Persero).
"Kami merencanakan Indofarma ini akan menjadi perusahaan yang istilahnya made to order, maklon, jadi ada pesanan dari Biofarma dan melakukan efisiensi," ucapnya.
Saat ini, kasus fraud atau kecurangan dalam laporan keuangan Indofarma tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Selain itu, Indofarma juga baru saja menyelesaikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir berkomitmen melakukan program bersih-bersih. Salah satu terobosannya adalah pemberian skema bonus secara bertahap sebanyak tiga kali kepada direksi. Hal ini bertujuan untuk mencegah manipulasi laporan keuangan perusahaan untuk mendapatkan bonus.
Baca juga: Nasib BUMN Indofarma: Rugi Terus hingga Belum Bayar Gaji Karyawan
"Supaya jangan sampai direksi ini ada godaan untuk mengkamuflase buku (keuangan) sehingga dia bisa menarik hal-hal yang tidak diinginkan padahal tanggung jawabannya tidak selesai, ya dia selesai," katanya.
Kementerian BUMN sendiri memiliki audit tahunan dan audit investigasi. Erick bersama tim Kementerian BUMN tak jarang mendalami adanya dugaan fraud pada tubuh BUMN.
Terkini Lainnya
- Kolaborasi SWG dan ZConverter Hadirkan Solusi Kebutuhan Transformasi Bisnis
- DPR Nilai Ada Ketidakharmonisan Aturan dalam RPMK Tembakau
- Transparansi dan Akuntabilitas dalam Distribusi BBM Subsidi, Komitmen BPH Migas untuk Masyarakat
- Ketua Banggar DPR RI Harap Sri Mulyani Gabung Pemerintahan Prabowo Subianto
- Ditanya Bakal Jadi Menperin Era Prabowo, Ini Respons Agus Gumiwang
- Pengusaha Waswas PP 28/2024 Bikin Serapan Tembakau Turun
- Anindya Bakrie Sebut 3 Program Utama Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran
- Upaya Perbaikan Kualitas Aset BNI Diapresiasi DPR
- Ketahui, Ini Nilai Ambang Batas SKD CPNS 2024
- Produksi Sarung Tangan Berpotensi Naik Usai Kebijakan Baru AS
- GMF AeroAsia Gandeng Arta Hanggar Indonesia, Bakal Buka Operasional Perawatan Pesawat di Bandara Halim
- Ini Keunggulan Produksi Susu Ikan Versi Pemerintah
- Angka Kemiskinan Ekstrem Turun Progresif, Pemprov Jatim Terima Insentif Fiskal Rp 6,2 Miliar
- Strategi Bank Mandiri Cegah 1 Juta Serangan Siber per Hari
- Viva Apotek Hadirkan Promo PESTA, Pelanggan Belanja Bisa Dapat Emas
- Ditutup 6 September, Ini Daftar Instansi dengan Pelamar CPNS 2024 Terbanyak
- ACE Hardware Pamit dari Indonesia, Mau Ganti Pakai Nama Baru
- KAI Logistik Pastikan Kesiapan Pertemuan CEO Perusahaan Kereta Api ASEAN
- Jokowi Resmikan Proyek Garapan Hutama Karya Senilai Rp 233 Miliar
- Penjelasan Transjakarta soal Perbedaan JakLingko dan Mikrotrans