Erick Thohir Buka Suara soal Wacana Subsidi KRL Berbasis NIK
- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut belum ada rapat terbatas (ratas) terkait dengan wacana pemberian subsidi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk tiket kereta rel listrik (KRL) Commuter Line Jabodetabek.
"Kami belum, belum. Kan biasanya ada ratasnya, dan biasanya kan kami mengikuti," ujar Erick di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (3/9/2024).
Erick mengatakan, belum mengetahui mengenai detail dari wacana kebijakan subsidi KRL berbasis NIK. Dari pihak PT KAI (Persero) pun belum memberikan laporan terkait hal tersebut.
"Saya enggak tahu, saya belum tahu," kata Erick.
Baca juga: NIK Diskriminasi Penumpang KRL
Erick menyampaikan, Kementerian BUMN bukanlah institusi yang mengambil kebijakan terkait dengan subsidi berbasis NIK, meski KAI berada di bawah BUMN.
Penentuan kebijakan tersebut dilakukan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kementerian BUMN, lanjut Erick, akan melaksanakan tugas tersebut yang diyakini berdampak baik bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
"Kalau memang ada kebijakan seperti itu, saya rasa harus duduk bersama, dan saya selalu mendukung kebijakan apapun yang diambil pemerintah. Karena kami kan bagian dari pemerintah," ucapnya.
Erick mengharapkan adanya transparansi antara kementerian apabila kebijakan subsisi KRL berbasis NIK akhirnya disetujui.
"Kita berharap ada transparansi yang disepakati oleh Kementerian yang mengambil kebijakan dan Menteri Keuangan dan kami (Kementerian BUMN)," ucapnya.
Baca juga: Subsidi Tarif KRL Berbasis NIK Bisa Tambah Beban Kelas Menengah
Terkini Lainnya
- Harga Bahan Pokok Senin 16 September 2024, Semua Bahan Pokok Naik, Kecuali Ikan Bandeng
- Cara Bayar Tilang Elektronik melalui ATM BCA
- Kacamata Dijamin BPJS Kesehatan, Ini Cara Klaim dan Ketentuannya
- Kementerian KKP: Susu Ikan Berbentuk Hidrolisat Protein, Bukan Susu Sebenarnya
- Polemik Kadin, 3 Serikat Buruh Hanya Akui Kepemimpinan Arsjad Rasjid
- Pelengseran Arsjad Rasjid sebagai Ketum Kadin: Kapitalisme Semu Masih Ada?
- Lowongan Kerja KBRI Den Haag Belanda untuk D4, Ini Persyaratannya
- Anindya Bakrie Jadi Ketum Kadin Indonesia, Menkumham Pastikan Keppres Baru Segera Terbit
- [POPULER MONEY] Daratan Singapura Makin Luas Berkat Pasir Indonesia | Kubu Arsjad Rasjid "Terusir" dari Kantor Kadin
- Cara Bayar Tilang Elektronik Lewat Tokopedia
- Cara Beli Tiket Tarif Khusus Go Show via Access by KAI
- Anindya Bakrie Klaim Munaslub Permintaan Kadin Daerah
- Arsjad Rasjid Bantah Langgar Aturan dan Bawa Kadin Berpolitik
- Penerapan Cukai Minuman Berpemanis Jangan Tebang Pilih
- Ini Deretan Bisnis Milik Arsjad Rasjid yang Didepak dari Ketua Kadin
- Pemerintah Akan Jual Aset Indofarma untuk Bayar Gaji Karyawan
- Ditutup 6 September, Ini Daftar Instansi dengan Pelamar CPNS 2024 Terbanyak
- ACE Hardware Pamit dari Indonesia, Mau Ganti Pakai Nama Baru
- KAI Logistik Pastikan Kesiapan Pertemuan CEO Perusahaan Kereta Api ASEAN
- Jokowi Resmikan Proyek Garapan Hutama Karya Senilai Rp 233 Miliar