pattonfanatic.com

PRESIDEN Joko Widodo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu 10 tahun periode kepemimpinannya mampu terjaga pada kisaran 5 persen.

Meskipun pertumbuhan ekonomi dikatakan lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi global yang berada di kisaran 3,4 persen, namun perlu diingat bahwa negara-negara maju ekonominya sudah besar sehingga tumbuh di kisaran 3,4 persen sudah tinggi bagi mereka.

Salah satu hal yang perlu menjadi perhatian dalam pidato kenegaraan terakhir Presiden Joko Widodo adalah terkait keharusan Indonesia keluar dari middle-income trap.

Pemerintahan baru harus mampu melakukan lompatan agar dapat terlepas dari middle-income trap dengan memanfaatkan bonus demografi, melanjutkan transformasi ekonomi, mendorong kenaikan investasi dan pembukaan lapangan kerja yang lebih banyak.

Pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto harus mampu melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Akselerasi pertumbuhan ekonomi adalah kunci utama agar Indonesia dapat terlepas dari middle-income trap. Pemerintahan baru harus mampu merealisir target pertumbuhan di kisaran 7–8 persen agar mampu terlepas dari middle-income trap.

Apabila target pertumbuhan di periode kepemimpinan 2024-2029 tidak mampu tercapai, mimpi Indonesia masuk dalam tataran negara maju di tahun 2045 tidak akan pernah tercapai.

Tentu untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang cepat dan berkelanjutan, pemerintah harus melakukan berbagai strategi.

Strategi pertama ialah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Terdapat beberapa hal yang dapat disiapkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Program makan bergizi gratis merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan gizi siswa, karena hanya dengan gizi tercukupi, maka siswa dapat menerima pelajaran dengan baik.

Program lainnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia ialah memastikan seluruh penduduk Indonesia mampu menyelesaikan wajib belajar 13 tahun (mulai dari pendidikan anak usia dini sampai pendidikan menengah).

Berdasarkan data angka partisipasi kasar (APK) pendidikan anak usia dini masih rendah, yaitu hanya pada kisaran 36,36 persen di tahun 2023. Begitu pula dengan APK SMA/SMK/MA/sederajat masih di bawah 90 persen dengan tingkat penyelesaian di bawah 70 persen.

Infrastruktur pendidikan perlu diperluas untuk memastikan akses yang sama terhadap fasilitas pendidikan.

Saat ini masih terdapat 302 kecamatan yang tidak memiliki SMP/MTs dan 727 kecamatan tidak memiliki SMA/SMK/MA.

Berdasarkan kondisi ini tidak heran masih terdapat 59,62 persen penduduk usia 15 tahun ke atas masih berpendidikan SMP ke bawah.