Kementerian Investasi Minta Tambahan Anggaran Rp 889,3 Miliar untuk Tahun 2025
JAKARTA, - Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) meminta tambahan anggaran Rp 889,3 miliar untuk tahun 2025.
Permintaan tambahan anggaran itu disampaikan Menteri Investasi/BPKM Rosan Roeslani dalam paparannya saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2024).
Sementara itu, Rosan mengatakan, pihaknya mendapatkan pagu anggaran 2025 sebesar Rp 681,88 miliar.
Baca juga: Rosan Ungkap Alasan Tesla Ogah Berinvestasi di Indonesia
Menteri Investasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (20/8/2024).Dalam tayangan paparannya, Rosan menjelaskan anggaran sebesar Rp 889,3 miliar itu rinciannyabuntuk biaya non-operasional sebesar Rp 190,2 miliar, lalu biaya untuk deputi-deputi di Kementerian Investasi/BKPM.
“Adapun anggaran yang diberikan kepada Kementerian Investasi/BKPM adalah sebesar Rp 681,88 miliar dari rencana kebutuhan anggaran sebesar Rp 1,57 triliun atau kurang lebih hanya 43,39 persen dari kebutuhan pembiayaan,” kata Rosan.
Sementara apabila dibandingkan dengan alokasi anggaran 2024 sebesar Rp 1,23 triliun, terdapat penurunan anggaran lebih kurang 44,5 persen.
Hal itu, menurut Rosan, berbanding terbalik dengan target investasi yang dicanangkan pemerintah.
Baca juga: Rosan Sebut Pemerintahan Prabowo Akan Fokus Kejar Investasi Hijau hingga Hilirisasi
“Jadi ini berbanding terbalik, nanti mungkin saya bahas, (kami) diberikan target yang memang meningkat pada tahun 2025,” kata Rosan.
“Karena berdasarkan rancangan awal rencana kerja pemerintah 2025, target realisasi investasi dicanangkan sebesar Rp 1,905 triliun menjadi akan sangat sulit dicapai,” tutur eks Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat itu.
Pada 2025, Kementerian Investasi/BKPM berencana fokus berinvestasi di bidang seperti manufaktur.
Terkini Lainnya
- Sri Mulyani Temui Prabowo, Alokasi Anggaran Kementerian dan Lembaga Naik
- Pendaftaran CPNS Ditutup Malam ini, BKN: Kecuali untuk Kemenag dan Kemendikbudristek
- Semakin Terintegrasi, Bayar Tagihan Gas Bumi Jargas Kini Bisa lewat MyPertamina
- IHSG Ditutup di Zona Hijau, Nilai Tukar Rupiah di Pasar Spot Menguat
- Bank Mega dan PT SMI Gelontorkan Pembiayaan Rp 2,1 Triliun ke PT INKA
- Kala Utang "Paylater" Melonjak di Tengah Pelemahan Daya Beli Masyarakat...
- Mentan Amran Copot Direktur di Kementan karena Ketahuan "Main Mata" dengan Calo
- Jasindo Cetak Pendapatan Premi Rp 1,77 Triliun sampai Semester I-2024
- Saaih Halilintar Gagal Ikut PON, Ditjen Pajak: Dia Punya NPWP sejak 2020
- Ramai-ramai Soroti Kebijakan Kemasan Polos Produk Tembakau yang Berisiko Picu Pemasaran Rokok Ilegal
- Apa Strategi Jitu Prabowo Mengokohkan Kedaulatan Energi?
- Tips Memilih Bisnis "Franchise" agar Tak Menyesal
- Bantah Bos AirAsia, Menhub Sebut Avtur RI Bukan yang Termahal se-ASEAN
- Tanda Daya Beli Lesu Kian Nyata, Perbankan Pede Kinerja Bisnis Tetap "Moncer"
- Berkolaborasi dengan KBRI Ankara, Bank Mandiri Perluas Akses Livin’ di Turki untuk PMI
- BSI Beri "Bonus Tambahan" Rp 1 Miliar untuk Veddriq Leonardo
- BEI Lapor Ada 23 Perusahaan yang Bakal Melantai di Bursa, 5 Entitas Punya Aset Jumbo
- Subsidi Bunga KUR Menyusut, Target Penyaluran Kena Imbas?
- Ada Kunjungan Paus Fransiskus, 8 KA Angkut Penumpang di Stasiun Jatinegara
- Pegadaian Dukung Generasi Muda Ciptakan Solusi Bisnis Berkelanjutan