Solusi Apindo untuk Atasi Jumlah Kelas Menengah yang Terus Menurun
JAKARTA, - Ketua Asosiasi Penguasa Indonesia (Apindo), Shinta W Kamdani mengatakan, salah satu solusi untuk mengatasi situasi penurunan kelas menengah di Indonesia adalah menciptakan lapangan kerja.
Namun, hal tersebut tak bisa hanya bergantung kepada sektor industri saja. Menurut Shinta, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) juga bisa diandalkan sebagai solusi lapangan kerja baru.
"Kami melihat memang dari segi kuncinya kan di penciptaan lapangan pekerjaan. Dan itu kembali lagi itu bagaimana kita enggak bisa bergantung pada industri tapi juga kepada UMKM, jadi kita juga merupakan salah satu driver untuk meningkatkan kelas menengah," ujar Shinta di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/9/2024).
Baca juga: Beban Pengeluaran Kelas Menengah yang Terus Melonjak, Terutama buat Transportasi
Sejalan dengan hal itu, Shinta juga menekankan perlunya stimulus kepada UMKM agar bisa terus produktif.
Misalnya saja lewat pengkondisian iklim usaha yang memberdayakan UMKM.
"Saya melihatnya itu lebih kepada bagaimana iklim usaha ya, kalau kita lihat UMKM kan peningkatan daripada UMKM supaya naik, dia bisa tumbuh ini kan dia harus diberdayakan, ini sebenarnya menjadi kuncinya karena kelas menengah banyak di situ juga," jelas Shinta.
Shinta pun menekankan, stimulus bagi UMKM tidak selalu dalam bentuk teknis seperti keringanan pajak.
Melainkan kemudahan berusaha yang berkaitan dengan biaya bisnis juga diperlukan.
Baca juga: Subsidi Tarif KRL Berbasis NIK Bisa Tambah Beban Kelas Menengah
Diberitakan sebelumnya, jumlah masyarakat tergolong kelas menengah yang "turun kelas" bertambah.
Hal ini sebagaimana ditunjukan oleh data Badan Pusat Statistik (BPS).
Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk tergolong kelas menengah pada tahun 2024 mencapai 47,85 juta jiwa.
Jumlah masyarakat kelas menengah itu tercatat turun dari tahun 2023 yang mencapai 48,27 juta jiwa.
Adapun jumlah masyarakat kelas menengah tercatat terus menurun setiap tahunnya sejak 2019.
Tercatat jumlah penduduk kelas menengah mencapai 57,33 juta jiwa (21,45 persen) pada 2019, 53,83 juta jiwa (19,82 persen) pada 2021, 49,51 juta jiwa (18,06 persen) pada 2022, 48,27 juta jiwa (17,44 persen) pada 2023, dan 47,85 juta jiwa (17,13 persen) pada 2024.
Baca juga: Kala Kebijakan Pajak Menekan Masyarakat Kelas Menengah...
Menurut Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, kinerja industri manufaktur yang melemah menjadi salah satu pemicu maraknya fenomena kelas menengah yang kian menyusut.
Tertekannya kinerja industri manufaktur memicu pelaku usaha melakukan efisiensi secara masif, sehingga berdampak terhadap pemangkasan tenaga kerja.
"Deindustrialisasi prematur atau menurunnya porsi industri terhadap PDB juga berimbas ke PHK massal," kata dia, kepada , Kamis (29/8/2024).
Terkini Lainnya
- Kolaborasi SWG dan ZConverter Hadirkan Solusi Kebutuhan Transformasi Bisnis
- DPR Nilai Ada Ketidakharmonisan Aturan dalam RPMK Tembakau
- Transparansi dan Akuntabilitas dalam Distribusi BBM Subsidi, Komitmen BPH Migas untuk Masyarakat
- Ketua Banggar DPR RI Harap Sri Mulyani Gabung Pemerintahan Prabowo Subianto
- Ditanya Bakal Jadi Menperin Era Prabowo, Ini Respons Agus Gumiwang
- Pengusaha Waswas PP 28/2024 Bikin Serapan Tembakau Turun
- Anindya Bakrie Sebut 3 Program Utama Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran
- Upaya Perbaikan Kualitas Aset BNI Diapresiasi DPR
- Ketahui, Ini Nilai Ambang Batas SKD CPNS 2024
- Produksi Sarung Tangan Berpotensi Naik Usai Kebijakan Baru AS
- GMF AeroAsia Gandeng Arta Hanggar Indonesia, Bakal Buka Operasional Perawatan Pesawat di Bandara Halim
- Ini Keunggulan Produksi Susu Ikan Versi Pemerintah
- Angka Kemiskinan Ekstrem Turun Progresif, Pemprov Jatim Terima Insentif Fiskal Rp 6,2 Miliar
- Strategi Bank Mandiri Cegah 1 Juta Serangan Siber per Hari
- Viva Apotek Hadirkan Promo PESTA, Pelanggan Belanja Bisa Dapat Emas
- Kemenperin Perketat Mutu dan Keamanan Obat Bahan Alam
- Bursa Asia Kompak Anjlok, IHSG Menguat 0,74 Persen
- Zulhas: Komjen Ahmad Lutfhi Sudah Ajukan Mundur dari Irjen Kemendag karena Maju Pilkada Jateng
- Harga Bitcoin Kini Merosot ke Kisaran Rp 880 Juta per Keping
- PP Presisi Kantongi Kontrak Baru Rp 6,3 Triliun