Subsidi KRL Berbasis NIK Segera Masuk Pembahasan Pemerintah
JAKARTA, - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, pemerintah akan membahas soal rencana menerapkan subsidi tiket KRL Jabodetabek berbasis nomor induk kependudukan (NIK).
Pembahasan rencana tersebut menurutnya menunggu selesainya pembicaraan soal anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Ya kita lagi merencanakan waktu, karena Pak Menko, Bu Menteri Keuangan tengah menyelesaikan (pembahasan) anggaran di DPR. Setelah ini kita akan adakan rapat dan seperti apa yang dilakukan," ujar Budi di JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (6/9/2024).
Baca juga: Subsidi KRL Berbasis NIK, YLKI: Aneh, Absurd, Menggelikan...
Budi menegaskan, pada dasarnya rencana tiket KRL berbasis NIK merujuk kepada niat pemerintah menerapkan teknologi yakni dengan mengatur sistem tiket KRL melalui satu teknologi.
Hanya saja, Budi tidak menjelaskan lebih lanjut perihal teknologi yang ia maksud.
"Tapi pada dasarnya kalau kita bicara mengenai ini adalah bagaimana kita mengatur tikceting itu dengan satu teknologi. Intinya itu," ungkapnya.
Baca juga: Soal Subsidi KRL Berbasis NIK, Commuter Line: Belum Ada Arahan dari Kemenhub
Untuk diketahui, rencana pengubahan skema subsidi PSO KRL Jabodetabek ini tertuang dalam Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan APBN Tahun Anggaran 2025.
Pada RAPBN 2025, pemerintah mengalokasikan subsidi PSO kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI sebesar Rp 4,79 triliun untuk berbagai layanan kereta api.
Namun pada RAPBN tahun depan penyaluran subsidi PSO kereta api itu dilakukan dengan beberapa perbaikan, salah satunya dengan penerapan tiket elektronik berbasis NIK kepada pengguna transportasi KRL Jabodetabek.
Baca juga: Erick Thohir Buka Suara soal Wacana Subsidi KRL Berbasis NIK
Sementara itu, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, Risal Wasal menyatakan dengan penerapan tiket KRL berbasis NIK, pemerintah ingin subsidi PSO disalurkan lebih tepat sasaran.
"Rencana ini merupakan bagian dari upaya DJKA dalam melakukan penyesuaian tarif KRL Jabodetabek dengan subsidi yang lebih tepat sasaran," ujarnya beberapa waktu lalu.
Baca juga: NIK Diskriminasi Penumpang KRL
Terkini Lainnya
- AXA Financial Indonesia Bakal Pindahkan Portofolio Bisnis Syariah ke Perusahaan Lain
- IHSG Berakhir di Zona Merah, Rupiah Melemah di Awal Pekan
- Target Belum Tercapai, Pemerintah Gelontorkan Rp 10,25 Miliar untuk Tagih Aset Obligor BLBI
- Daya Beli Masyarakat Lesu, Pinjol Diprediksi Tetap "Moncer"
- Peringati Hari Olahraga Nasional, Bank Mandiri Berikan Bantuan bagi Atlet dan Organisasi Olahraga
- KKP: Pelaku Penyelundupan Benih Lobster Pindah-pindah Rumah untuk Hindari Aparat
- Asuransi Kesehatan AXA Health Protector, Apa Manfaatnya?
- Obligor BLBI Marimutu Sinivasan Ditangkap, Satgas: Terima Kasih Ditjen Imigrasi
- Vietnam Diduga Jadi Tujuan Akhir Penyelundupan Benih Lobster Asal Indonesia
- Amman Mineral Masuk Daftar Perusahaan Paling Tepercaya di Dunia Versi Newsweek
- Pisau Bermata Dua bagi Industri Keuangan Bernama Teknologi AI
- Dorong Pemerataan Ekonomi di Sumatera, Jokowi Resmikan Jalan Tol Sigli–Banda Aceh Garapan Hutama Karya
- Ajak Pemuda Bangunkan Lahan Tidur, Mentan: Jangan Sampai Diganggu Mafia yang Berkeliaran
- Cerita di Balik Gagalnya Penyelundupan 49.701 Benih Lobster
- Ditutup Besok, Ini 7 Formasi CPNS Kemenkeu yang Masih Sepi Peminat
- Kementan Proyeksikan Impor Sapi 1 Juta Ekor dalam 5 Tahun Pemerintahan Prabowo
- Indonesia-Africa Forum Sepakati Kerja Sama Bisnis Rp 53,9 Triliun
- BEI Ungkap Penyebab 5 Perusahaan Tunda Melantai di Bursa
- Pengusaha Desak Pemerintah Pertimbangkan Kembali soal Rencana Pemindahan Pintu Impor ke Indonesia Timur
- Kredit Tumbuh Pesat, Likuiditas Perbankan Kian Ketat